Realitapost.com, Bengkulu – Polemik pembongkaran menara View Tower Depan rumah Dinas Gubernur Bengkulu terus memanas. Pro dan kontra atas kebijakan tersebut terus mengemuka hingga kini.
Sejumlah kalangan beramai-ramai memberikan pandangan. Salah satunya disuarakan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu Utara, Tantawi Dali atau yang akrab disapa Dang Tawek.
Kepada wartawan, dia menjelaskan bahwa kebijakan Gubernur ingin membongkar aset View Tower harus dikaji ulang dengan kehati-hatian. Sebab nilai bangunan tahun jamak dari APBD senilai Rp 34,6 M harus dihargai tanpa perlu bernafsu membongkar atau merobohkan.
“Jadi saya harap pak Gub tidak gegabah. Maka saya menyarankan View Tower, untuk direvitalisasi kan saja karena lebih pas,” ujar Politisi Empat Periode menjabat DPRD.
Apalagi dia membeberkan bahwa sejak bangunan View Tower diresmikan tidak pernah tersentuh perawatan secara rutin eh dinas terkait. Sehingga wajar bila kondisi bangunan itu menjadi rusak dan membahayakan masyarakat.
“Makanya sudah saya sampaikan dalam sidang paripurna kemarin, agar rencana pembongkaran View Tower yang akan dilakukan untuk dipertimbangkan lagi,” jelasnya.
Hal serupa juga dilontarkan Edwar Samsi, yang komitmen menolak keras bangunan View Tower untuk direnovasi saja tanpa perlu dibongkar. Justru dengan direnovasi lebih elegan karena tidak ada bangunan yang sia-sia alias Mubazir dan anggaran senilai Rp 34,6 M tidak hilang percuma.
“Apalagi selama ini kita sudah melihat kebijakan pak Gub yang merenovasi bangunan telantar Balai Buntar, Gedung Seni, Masjid Baitul Izza, Taman Budaya, dan Gedung Dekranasda yang semuanya kini menjadi bagus tertata,” bebernya.
Ia juga mengaku heran dengan tradisi Pemerintahan yang piawai membangun tapi tidak mampu memelihara dan memanfaatkan. Sehingga berapa lun uang yang dihabiskan untuk membangun dan sekuat apapun bangunan tanpa diimbangi dengan kebijakan pemeliharaan maka akan sia-sia dan bisa membahayakan.
“Makanya dengan tegas saya menolak keras dengan rencana pembongkaran. Kalau pun masih ngotot untuk dirobohkan jangan menggunakan APBD. Sebab kalau hanya mengandalkan APBD, semua orang bisa. Apalagi ada perbedaan pernyataan sikap dari Gub dengan bawahan,” tegasnya lagi.(red)
