REALITAPOST.COM, BENGKULU — Provinsi Bengkulu termasuk salah satu dari 10 provinsi terbaik yang berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya dan mendapatkan insentif sebesar Rp 10 miliar.
Di sisi lain, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengakui saat ini angka inflasi Provinsi Bengkulu naik sebesar 1, 2 persen, di mana angka inflasi provinsi Bengkulu sebesar 5,77 persen di bawah rata-rata nasional.
Namun pada tahun lalu provinsi Bengkulu berhasil meraih penghargaan terbaik dalam pengendalian inflasi daerah.
Untuk itu, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah akan bersinergi lebih kuat lagi untuk menekan laju inflasi dengan langkah strategis sesuai arahan dan petunjuk dari Kemendagri RI.
“Langkah yang akan kita lakukan untuk intervensi dalam mengendalikan inflasi dengan menggunakan dana tak terduga sesuai arahan Mendagri tadi,” tutur Sekda Hamka, usai ikuti Rakor secara virtual, di Gedung Pola Provinsi Bengkulu.
Langkah yang dilakukan untuk intervensi pengendalian inflasi terebut, kata Sekda lagi, akan dilakukan kajian bersama pihak terkait sehingga inflasi di Provinsi Bengkulu dapat tetap bisa dikendalikan.
Guna mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) menggelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, secara virtual, Senin (24/10).
Rakor ini diikuti Kementan RI, Kepala BPS pusat, Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Satgas Pangan serta diikuti perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual.
Dalam arahannya, Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk dapat bersungguh-sungguh dalam pengendalian inflasi.
Karena menurut mantan Kapolri ini dampak inflasi itu bukan hanya mempengaruhi ekonomi daerah tapi juga berdampak secara nasional.
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, saat ini inflasi Indonesia bertengger pada angka 5, 95 persen (tahun pertahun).
Tingginya angka Inflasi banyak dipengaruhi komoditas pangan. Untuk itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah dapat menstabilkan harga pangan di daerah serta terus melakukan pemantauan.
“Segera bentuk Tim Pengendali Inflasi di daerah serta Satgas Pangan,” tegas Menteri Tito.
Menteri Tito juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional guna meminta petunjuk dan arahan dalam mengendalikan pangan di daerah untuk menekan laju inflasi.
“Saya minta pemerintah daerah dapat terus melakukan intervensi terhadap pengendalian inflasi di daerahnya dengan memanfaatkan Dana Tak Terduga dan Dana Bansos,” sebut Menteri Tito.
Sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah dalam konsisten mengendalikan inflasi di daerahnya, pemerintah, kata Menteri Tito, memberikan insentif kepada pemerintah daerah sebesar Rp 10 miliar.(ADV)
