 |
| Sefty Yuslinah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu memberikan penjelasan atas keluhan warga dalam Reses Masa Sidang I. |
BENGKULU, REALITAPOST.COM — Dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sefty Yuslinah, masa sidang pertama ini digelar di Sekretariat DPW PKS Provinsi Bengkulu, Rabu sore (1/3/2023).
Sebagian masyarakat tepatnya dari RT 02 Jalan Gedang dan Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu serta melibatkan insan pers, masih mempertanyakan program BPJS Kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah.
Pasalnya sejauh ini, masyarakat mengaku pelaksanaan program tersebut baru sebatas slogan saja. Terlebih lagi masyarakat ketika ingin mendapatkan layanan dimaksud, tetap dipungut biaya.
“Masyarakat baru mengetahui program BPJS Kesehatan gratis itu sebatas slogan saja, karena sampai saat ini juga kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi masyarakat minta difasilitasikan supaya bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah,” Supratman yang akrab disapa Iwan.
Menurut Iwan, warga juga mengaspirasi soal bantuan sosial (bansos). Dimana untuk penerima manfaatnya di Kota Bengkulu, masih belum tepat sasaran. Untuk itu diminta masyarakat agar disampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis agar dilakukan pendataan ulang.
“Masalah penerima bansos masih menjadi persoalan, karena ditemui masih saja orang itu saja. Sedangkan ada warga yang lebih berhak lagi belum mendapatkan,” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari dapil Kota Bengkulu Sefty Yuslinah menjawab aspirasi warga, bahwa persoalan BPJS Kesehatan gratis ditunggu masyarakat, pihaknya akan menindak lanjuti kepada pihak berkompeten. Apalagi diinformasikan masyarakat yang sudah menerima nomor akan mendapatkan program tersebut, masih meragukannya.
“Program BPJS Kesehatan itu memang ada dan kita minta pihak terkait segera merealisasikannya, karena memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” katanya.
Selain itu politisi perempuan PKS yang sudah memasuki periode 3 menjadi anggota legislatif provinsi ini, warga juga mempertanyakan dan ada solusi kepada sekolah di bawah kewenangan Kementrian Agama (Kemenag) yang masih kurang, akan ditindak lanjuti pihaknya agar bisa ditambah di wilayah Kota Bengkulu. Mengingat antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis agama.
“Memang keberadaan sekolah berbasis agama seperti MIN, MTS dan MAN di Kota Bengkulu hanya 6 sekolah. Dengan itu warga minta ditambah akan kita sampaikan ke Kemenag nantinya,” terangnya.
Lebih lanjut soal bansos yang disinyalir belum tepat sasaran, Sefty mengetahui memang hal tersebut menjadi permasalahan, karena data yang digunakan apakah sudah baru atau masih memakai yang tahun 2011 lalu. Mengingat jika memakai data baru, diperkirakan tidak muncul aspirasi masyarakat seperti dikemukakan dalam reses kali ini.
“Kita akan tindak lanjuti kepada pemerintah dan jika perlu memberikan saran agar dalam pendataan selanjutnya melibatkan perangkat RT, atau mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN,” tutupnya.(Damar/Dian Marfani)
