Bengkulu – Tim Pengendalian Infalansi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar konferernsi Pers terkait inflansi daerah, di Media Center Provinsi Bengkulu, Rabu (02/01/2019).
Dihadiri langsung Gubernur Bengkulu sebagai Ketua TPID Provinsi Bengkulu, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pusat Satistik (BPS) Provinsi Bengkulu serta Kepala Biro Ekonomi dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan rilis inflansi yang dikeluarkan BPS Provinsi Bengkulu pada hari ini, angka inflansi Bengkulu tahun 2018 tercatat sebesar 2, 35 persen dan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,56 persen.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra, realisasi inflansi Bengkulu tahun 2018 tercatat lebih rendah dibandingkan inflansi nasional.
Pencapaian tersebut, kata Endang, berhasil dipertahankan oleh Provinsi Bengkulu selama kurun waktu dua tahun berturut-turut.
“Pada tahun 2016 inflansi Bengkulu pada angka 5, 00 persen sedangkan inflansi nasional 3, 02 persen, sedangkan pada tahun berikutnya (2017) inflansi Bengkulu 3, 56 persen dan inflansi nasional pada angka 3,61. Untuk tahun ini (2018) inflansi Bengkulu di angka 2, 56 persen sedangkan inflansi nasional pada angka 3,13 persen,” sampai Endang Kurnia.
Selain itu, lanjut Endang, realisasi inflansi tahunan (year of year) Provinsi Bengkulu tahun 2018 menduduki posisi terendah ketiga se- Sumatera.
“Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 yang menduduki posisi nomor tujuh se- Sumatera,” sebutnya.
Keberhasilan tersebut, jelas Endang, karena pemerintah Provinsi Bengkulu mampu menekan gejolak tiket pesawat terbang yang sangat mempengaruhi inflansi.
Selain itu, sebut Endang, TPID Provinsi Bengkulu telah melakukan langkah staregis dengan melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebijakan nasional dalam mengendalikan inflansi daerah.
Agar pengendalian inflansi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu lebih baik, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, ada empat langkah staegis yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu.
Yang pertama, sebutnya, percepatan dan peningkatan presentasi penyerapan anggaran, kemudian pengembangan Bandara Udara Fatmawati yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura dengan pengembangan infrastruktur pendukung lainnya termasuk pembukaan jalur penerbangan baru.
“Selanjutnya, pengembangan Pelabuhan Pulau Baii untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan keempat, peningkatan pengolahan produk olahan,” kata Rohidin.
Jika keempat langkah strategis tersebut dilakukan secara simultan, kata Rohidin lagi, maka akan berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalaian inflansi di Provinsi Bengkulu.
Selain itu, sebutnya, upaya yang sifatnya teknis operasional yang dirasakan sangat efeketif dalam pengendalian inflansi seperti yang telah dilakukan, harus diupayakan terus secara sistematis dan massif.(gol)
