Bengkulu, Realitapost.com — Perlu kami tegaskan, tugas DPRD bukan sekadar menyetujui atau menolak kebijakan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, memiliki dasar hukum yang kuat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sejak awal, kami telah mengingatkan agar pelaksanaan program ini dikaji secara mendalam, baik dari aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Perda, maupun dari sisi urgensi, kepatutan, dan kebermanfaatannya. Apakah hanya kantor wali kota yang menjadi prioritas, atau masih ada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan layak diperhatikan?
Namun, apabila Wali Kota memiliki keyakinan bahwa seluruh tahapan telah dilalui dengan benar, seluruh ketentuan telah dipenuhi, dan segala konsekuensi hukumnya telah diperhitungkan, silakan dilanjutkan. Kami menghormati kewenangan itu.
Yang perlu dipahami, legalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh banyaknya dukungan, dan kebenaran tidak menjadi salah hanya karena ada yang mengingatkan. Karena itu, jangan membangun framing seolah-olah persoalan ini adalah pertarungan antara pihak yang mendukung dan menghambat kemajuan kota.
Kami tidak sedang menghalangi pembangunan. Kami sedang mengingatkan agar pembangunan tidak meninggalkan persoalan.
Kami pun tidak berkepentingan menanggapi setiap opini yang berkembang. Bagi kami, yang terpenting bukan memenangkan perdebatan hari ini, melainkan memastikan tidak ada persoalan hukum dan pertanggungjawaban di kemudian hari.
Sebab jabatan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab atas sebuah keputusan dapat melampaui masa jabatan.
Pada akhirnya, kami telah menjalankan kewajiban untuk mengingatkan. Keputusan untuk melanjutkan adalah kewenangan eksekutif, berikut tanggung jawab yang menyertainya.
Kami ingin kota ini maju, tetapi kemajuan harus dibangun di atas ketaatan pada aturan, kejernihan pertimbangan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Itulah prinsip yang akan tetap kami jaga.(Damar)
