ARTIKEL, REALITAPOST.COM — Stigma bahwa berita CSR kurang menarik tak sepenuhnya salah. Pola kemitraan antara perusahaan dan pemerintah daerah setempat kerap kali mandek pada program karitatif yang sifatnya karitatif semata, seperti bantuan beras atau donasi sesaat ke panti asuhan di sekitar area operasi.
Padahal, di balik struktur fisik dan aset perusahaan—seperti infrastruktur menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), terdapat irisan cerita kehidupan masyarakat yang jauh lebih kompleks. Kehadiran infrastruktur jaringan di daerah rural atau pelosok, misalnya, bukan hanya persoalan teknis pemancangan besi, melainkan urat nadi akses pendidikan digital, penggerak ekonomi lokal, hingga sarana mitigasi bencana.
Di sinilah letak kejelian dan peran kritis insan pers diuji. Jurnalis dituntut menembus kulit luar penyerahan bantuan untuk menggali dampak riil yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Mentransformasi Cara Pandang Lewat JFC
Menjawab tantangan tersebut, Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) berkolaborasi dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menggelar program Jurnalis Fellowship on CSR (JFC). Salah satu episodenya, yakni JFC Batch III, menjadi wadah edukasi sekaligus ruang refleksi bagi para wartawan untuk membongkar ulang cara pandang dalam memotret isu-isu sosial korporasi.
Ketua GWPP, Nurcholis Basyari, menekankan bahwa kunci utama penulisan berita CSR yang bernilai tinggi terletak pada sudut pandang (angle) serta kedalaman penggalian data di lapangan.
“Sebagai jurnalis, kita harus mampu melihat sebuah peristiwa yang terjadi dari aspek yang berbeda dan lebih mendalam, yang menyangkut hajat hidup orang banyak—penting dan menarik,” ungkap Nurcholis di hadapan para peserta sesi pembekalan daring.
Ia mencontohkan, ketika meliput program CSR TBIG yang melibatkan kunjungan sekolah atau pelatihan keterampilan digital masyarakat, jurnalis tidak boleh berhenti pada kutipan pidato pejabat. Sebaliknya, jurnalis mesti turun langsung mengamati bagaimana pelatihan tersebut memicu perubahan perilaku atau membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.
“Melalui narasi bernuansa feature yang digali dari hasil wawancara mendalam, tulisan tersebut tak sekadar menjadi informasi, tetapi juga mampu menggugah para pemangku kepentingan (stakeholders) di tengah era disrupsi informasi,” tambah Nurcholis.

Berita Berkualitas untuk Pembaca Berkualitas
Meskipun dorongan untuk mengolah berita CSR secara humanis makin menguat, independensi dan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap menjadi benteng utama. Berita feature mengenai CSR yang baik bukanlah tulisan puji-pujian (humph piece) atau sekadar perpanjangan tangan bagian Public Relations (PR) perusahaan.
Karya tersebut harus tetap mengedepankan prinsip verifikasi, daya kritis, serta keberimbangan (fairness). Dampak positif harus disajikan secara proporsional lengkap dengan data lapangan, tantangan yang masih dihadapi masyarakat, hingga pengawasan keberlanjutan program (sustainability).
Melalui bekal pelatihan seperti JFC, para wartawan diharapkan mampu melahirkan karya-karya jurnalistik yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memiliki daya pikat visual dan emosional bagi publik luas.
“Yakinlah bahwa setiap tulisan berita yang disajikan wartawan pasti ada pembacanya. Bilamana tulisan yang dimuat menarik dan berkualitas, maka orang yang membacanya pun adalah pembaca yang berkualitas,” pungkas Nurcholis optimistis.
Melalui pendekatan jurnalistik yang lebih tajam, berita CSR kini perlahan lepas dari jerat seremonial semata. Di tangan jurnalis yang jeli, kisah-kisah di balik program sosial perusahaan mampu bertransformasi menjadi cermin realitas sosial yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat luas.
Realitas di lapangan kerap kali memperlihatkan bahwa program CSR baru muncul sebagai “pemadam kebakaran”. Hal ini diungkapkan oleh salah satu peserta program Jurnalis Fellowship on CSR (JFC) Batch III asal Bengkulu, Dian Marfani.
Dalam sesi diskusi, Dian membeberkan fenomena yang kerap dijumpainya pada sejumlah perusahaan di daerah. Kegiatan CSR seperti pembagian sembako atau bakti sosial sering kali baru bergulir seusai munculnya sorotan negatif atau resistensi masyarakat terhadap operasional perusahaan.
“Terkadang perusahaan baru akan menyalurkan kegiatan atau baru bergerak setelah ada isu pemberitaan yang tidak baik. Artinya, begitu ada masalah di tubuh perusahaan, barulah mereka grasak-grusuk membuat program yang diklaim sebagai CSR,” seloroh Dian.
Fenomena ini menegaskan bahwa sebagian perusahaan masih menempatkan CSR sebagai alat pemoles citra (public relations) semata, ketimbang sebuah komitmen pemberdayaan yang terencana.
Menakar Esensi Perubahan dan Agenda Setting
Merespons fenomena tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Fransiskus Surdiasis, menegaskan bahwa inti dari peliputan CSR sejatinya adalah mencari esensi kegiatan yang berorientasi pada aspek perubahan di tengah masyarakat. Menurutnya, program CSR yang ideal berangkat dari kebutuhan riil warga dan berlangsung secara berkelanjutan (sustainable), bukan sekadar respons instingtif atas krisis.
Fransiskus memaparkan tiga subtopik utama yang dapat dijadikan pedoman agenda setting bagi jurnalis dalam memotret isu CSR:
1. Interseksi Nilai : Menemukan titik temu antara kepentingan publikasi media dan esensi program CSR bagi masyarakat.
2. CSR sebagai Kerja Perubahan : Mengarusutamakan isu CSR yang selama ini kerap diabaikan, dipandang sebelah mata, atau kurang mendapat dukungan luas.
3. Kerangka Jurnalisme Berkualitas : Mengubah cara pandang media yang kerap memperlakukan CSR sebagai “urusan internal perusahaan” menjadi “kebutuhan dan kepentingan masyarakat”.
“Perusahaan modern yang baik menjadikan CSR sebagai salah satu pilar pentingnya. Tugas jurnalis yang berkualitas adalah melakukan peliputan yang lebih meaningful (bermakna) dengan menempatkan CSR dalam konteks persoalan serta kebutuhan masyarakat,” terang Fransiskus.
Bila dijumpai perusahaan yang menggunakan CSR sekadar untuk meredam konflik, lanjut Fransiskus, di sinilah peran kritis jurnalis diuji: mendorong dan mengarahkan perusahaan agar mengalihkan pendekatannya menuju program yang benar-benar berbasis kebutuhan warga sekitar secara berkelanjutan.
