REALITAPOST.COM, BENGKULU — Rencana alokasi dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 62.222.647.000 kepada sejumlah instansi vertikal dan lembaga non-pemerintah daerah memicu sorotan publik mengenai arah kebijakan anggaran daerah. Berdasarkan dokumen Usulan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2026, pertanyaan tidak hanya diarahkan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu sebagai pihak eksekutif, tetapi juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, alokasi hibah puluhan miliar rupiah itu tercatat untuk sejumlah institusi, yakni Korem 041/Gamas, Polda Bengkulu, Polres Bengkulu, Polresta Bengkulu, TNI Angkatan Laut, Brimob, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bengkulu, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Rincian Alokasi Usulan Hibah 2026
Berdasarkan rincian dalam dokumen usulan tersebut, porsi anggaran terbesar dialokasikan kepada Korem 041/Gamas mencapai Rp 42,5 miliar, yang terdiri atas Rp 30 miliar untuk program Karya Bakti TNI berupa pembukaan jalan usaha tani dan pembangunan irigasi, serta Rp 12,5 miliar untuk dukungan kegiatan Karya Bakti TNI Tahun Anggaran 2026.
Di jajaran kepolisian, Polda Bengkulu diusulkan menerima hibah lebih dari Rp 11 miliar untuk pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana. Polres Bengkulu tercatat dalam usulan hibah pembangunan sebesar Rp 4,58 miliar beserta pengadaan kendaraan roda empat, sementara Polresta Bengkulu diusulkan memperoleh dukungan anggaran mendekati Rp 1 miliar untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) patroli dan pengadaan peralatan.
Selain itu, terdapat usulan hibah bagi PMI Kota Bengkulu senilai Rp 1,67 miliar, Baznas sebesar Rp 825,6 juta, serta alokasi anggaran untuk satuan Brimob dan Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Lalu ironisnya lagi, Berdasarkan dokumen APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan melalui Perda Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, terdapat alokasi Belanja Hibah sebesar dengan total anggaran mencapai Rp 60.790.466.296 atau sekitar Rp 60,79 miliar. Adapun rincian lembaga yang menerimanya
Dalam pemeriksaan daftar penerima hibah, mengelompokkan antara lain: Polresta Bengkulu, Kodim 0407/Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Agama Bengkulu, Kementerian Agama Kota Bengkulu, BNN, dan Instansi vertikal pemerintah pusat lainnya.
Angka tersebut merupakan total seluruh belanja hibah, bukan khusus untuk instansi vertikal. Karena itu, jumlah hibah yang diterima instansi vertikal harus dipisahkan dari hibah kepada organisasi masyarakat, lembaga, dan penerima lainnya.
Mekanisme Penyaringan, Efisiensi Pusat, dan Imbauan KPK
Dalam beberapa literasi menganai alur pembahasan usulan mata anggaran, dimana terlebih dulu merujuk pada tata kelola keuangan daerah, pencantuman pos hibah dalam rancangan anggaran melalui tahapan prosedur yang ketat. Setiap permohonan hibah dari pihak ketiga pada prinsipnya harus diajukan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah selaku pihak eksekutif. Usulan tersebut kemudian dievaluasi kelayakannya sebelum dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selanjutnya, hasil penyusunan RKPD dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), untuk kemudian dibahas dan diuji bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dengan alur tersebut, setiap usulan hibah semestinya telah melewati tahapan verifikasi dan analisis kesesuaian terhadap regulasi maupun kemampuan fiskal daerah.
Kehati-hatian dalam menyaring usulan hibah ini dinilai semakin krusial mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo pada bulan Mei 2026 silam secara berulang telah menyampaikan imbauan agar pemerintah daerah memperketat pemberian hibah kepada instansi vertikal, memastikan tidak terjadi tumpang tindih penganggaran (double budgeting) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memprioritaskan pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar masyarakat.
Menguji Skala Prioritas Eksekutif dan Legislatif
Secara regulasi, pemberian hibah kepada instansi vertikal memang dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun, perhatian publik saat ini tertuju pada urgensi dan skala prioritas penggunaan APBD di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar di Kota Bengkulu, seperti kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase yang belum optimal, banjir berulang, penataan kawasan permukiman, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam proses pembahasan di tingkat legislatif, peran unsur pimpinan DPRD Kota Bengkulu—yang saat ini dijabat oleh Herimanto (PAN) sebagai Ketua DPRD, Rahmad Widodo (PKS) sebagai Wakil Ketua I, dan Riduan (NasDem) sebagai Wakil Ketua II—bersama jajaran Banggar menjadi sorotan dalam mengawal transparansi anggaran.
Publik menantikan penjelasan terbuka dari pihak eksekutif (TAPD) maupun legislatif (Banggar DPRD) mengenai dasar analisis kelayakan, urgensi manfaat (outcome) bagi warga, serta pertimbangan penyelarasan kebijakan efisiensi anggaran di balik usulan hibah Rp 62,2 miliar tersebut. Konfirmasi resmi dari Pemkot Bengkulu dan pimpinan DPRD Kota Bengkulu masih terus diupayakan untuk memastikan keberimbangan informasi terkait arah kebijakan APBD 2026.
