BENGKULU TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengambil langkah tegas dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pj Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, memastikan pihaknya akan menindak seluruh wajib pajak yang terbukti menunggak kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Fokus utama penertiban kali ini diarahkan pada sektor pariwisata. Mengingat pesatnya perkembangan destinasi wisata di Kabupaten Bengkulu Tengah, kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban pajak menjadi kunci penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Bupati Rachmat Riyanto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang sengaja mengabaikan kewajiban membayar pajak. Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan menerjunkan tim gabungan lintas instansi untuk menyisir para penunggak pajak.
“Kami akan segera menurunkan tim gabungan untuk melakukan penagihan langsung ke lapangan. Tindakan tegas ini perlu diambil agar semua pihak memiliki kesadaran yang sama dalam membangun daerah melalui kontribusi pajak,” tegas Rachmat Riyanto pada Jumat, 9 Januari 2026.
Langkah ini diambil setelah adanya evaluasi terhadap capaian realisasi pajak sektor PBB-P2 yang dinilai masih perlu dioptimalkan, terutama pada objek pajak besar. Tim gabungan yang terdiri dari badan terkait dan didukung oleh aparat penegak hukum akan melakukan validasi data dan penagihan secara terukur.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengimbau kepada seluruh wajib pajak, khususnya pemilik usaha pariwisata, untuk segera melunasi kewajibannya guna menghindari sanksi administratif maupun tindakan hukum lebih lanjut. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan tagihan atau pembayaran, dapat mengakses layanan melalui portal resmi Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah atau mengikuti informasi terbaru melalui laman Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.(ADV)
