REALITAPOST.COM, BENGKULU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat koordinasi penegakan hukum bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan bahwa penguatan kolaborasi antaraparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara di industri keuangan.
“Penyidikan di OJK harus mampu berinteraksi secara aktif dan positif dengan aparat penegak hukum dari lembaga lain,” ujar Feriansyah dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Feriansyah, interaksi aktif tersebut diwujudkan melalui implementasi nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI. Kerja sama ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta koordinasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penyelesaian 192 Perkara P-21
Sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK mencatat penyelesaian 192 perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap (P-21) hingga 14 November 2026.
Rincian ratusan perkara tersebut terdiri atas 152 perkara perbankan, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, 10 perkara pasar modal, serta 5 perkara pembiayaan. Dalam proses penyidikannya, OJK bersama aparat penegak hukum juga melaksanakan berbagai upaya paksa, meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan.
Kinerja penegakan hukum tersebut mengantarkan penyidik OJK meraih penghargaan dari Bareskrim Polri. OJK menyabet predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Penerapan Keadilan Restoratif Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2026
Selain menyamakan persepsi antarlembaga, sosialisasi di Bengkulu juga merespons diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada 17 Juni 2026. Regulasi baru ini membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Salah satu ketentuan pokok dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 adalah pengaturan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Mekanisme ini dapat diterapkan pada seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan oleh Penuntut Umum, hingga pemeriksaan di pengadilan.
Ketentuan tersebut selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mendorong transformasi paradigma hukum pidana. Pendekatan baru ini tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan menekankan pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial.
Dalam kerangka hukum tersebut, penyelesaian perkara di luar pengadilan diprioritaskan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.
Melalui penguatan koordinasi dan kesamaan pemahaman dalam menangani tindak pidana keuangan yang kompleks, OJK optimistis stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi risiko eksternal sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional
