Realitapost.com, Bengkulu – Polemik mengenai keaslian ijazah sejumlah tokoh politik nasional, termasuk persoalan yang menyeret nama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, memunculkan diskusi baru di tengah masyarakat. Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada latar belakang pendidikan pejabat eksekutif, tetapi juga mulai merambah anggota legislatif di parlemen.
Kali ini, perhatian warganet tertuju kepada anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu periode 2024–2029, Hj. Eko Kurnia Ningsih, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Perbincangan tersebut mencuat setelah beredarnya dokumen daftar riwayat hidup anggota DPR RI atas nama Eko Kurnia Ningsih. Dalam dokumen itu, pendidikan terakhir yang tercantum adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Pada bagian riwayat pendidikan, dokumen tersebut mencatat Eko pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Mungo dan lulus pada 1983, SMPN 13 Bengkulu Utara dan lulus pada 1986, serta SMU SPG Bengkulu yang tercatat lulus pada 1990.
Selain riwayat pendidikan, dokumen itu juga mencantumkan pengalaman organisasi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkulu Utara periode 2016–2024. Sementara pada bagian riwayat pekerjaan, tidak terdapat data yang dicantumkan.
Informasi tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan latar belakang pendidikan seorang anggota DPR RI yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Bahkan, muncul komentar bernada sindiran dari warganet di akun Tiktok @pesonamuba yang menyebut, “Anak SMA kok disuruh bikin Undang-Undang.”
Komentar tersebut menggambarkan perdebatan masyarakat mengenai latar belakang pendidikan dan kapasitas pejabat publik. Sindiran lain juga muncul dengan mempertanyakan bagaimana posisi lulusan sarjana hingga magister di tengah persyaratan pendidikan anggota legislatif.
Meski demikian, persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional. Tingkat pendidikan formal tidak serta-merta menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kapasitas, integritas, maupun kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.
Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik merupakan bagian penting dari transparansi yang berhak diketahui masyarakat.
Secara regulasi, persyaratan pendidikan minimal calon anggota DPR telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau pendidikan lain yang sederajat.
Dengan demikian, apabila informasi dalam dokumen tersebut benar dan pendidikan terakhir Eko Kurnia Ningsih memang setingkat SLTA, hal itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pendidikan pencalonan anggota DPR.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seorang anggota legislatif membuktikan kapasitas, tanggung jawab, serta kualitas kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2024, Eko Kurnia Ningsih merupakan anggota DPR RI dari Dapil Bengkulu yang memperoleh 100.505 suara. Namanya juga tercantum sebagai calon terpilih anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024.
Dengan perolehan suara tersebut, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui rekam jejak, latar belakang, serta kinerja politik wakil rakyat yang telah diberikan mandat melalui pemilu.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik, informasi mengenai riwayat pendidikan anggota parlemen semestinya dapat diakses secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat dengan latar belakang pendidikan tertentu, tetapi juga sosok yang memiliki integritas, kemampuan memahami persoalan, keberanian memperjuangkan aspirasi, serta tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan.
Sebab, kursi parlemen bukan sekadar jabatan politik. Di dalamnya terdapat amanah masyarakat yang harus diperjuangkan melalui kebijakan dan produk legislasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sumber: Dokumen Daftar Riwayat Hidup Anggota MPR RI yang beredar (mencantumkan sumber BPS RI); BPS RI, Statistik Politik 2024; MPR RI, Profil Anggota MPR RI Periode 2024–2029; Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024; serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240. #bengkulu #dprri #ekokurnianingsih #slta #riwayatpendidikan #fyp #fypviral
