REALITAPOST.COM, BENGKULU — Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu Kusmito Gunawan meminta Pemerintah Kota Bengkulu merefleksi ulang penetapan target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2027.
Menurutnya, target PAD harus rasional, terukur, dan tidak dipaksakan melebihi kemampuan riil daerah.
“Kita perlu merefleksi ulang penetapan target PAD dari tahun ke tahun pada APBD Kota Bengkulu. Rasionalisasi ini penting. Besaran target harus berdasarkan kajian-kajian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Target bukan dasar rasio belanja sehingga nilai kajian diabaikan,” ujar Kusmito di Bengkulu, Minggu (17/8/2026).
Target PAD 2027 Dinilai Terlalu Tinggi
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, Pemkot menargetkan PAD sebesar Rp398,13 miliar atau 33,3 persen dari total APBD Rp 1,194 triliun. Sementara Dana Transfer ditarget Rp780,65 miliar atau 65,36 persen.
Namun berdasarkan kajian Kusmito selama lima tahun terakhir, realisasi PAD Kota Bengkulu hanya berada di angka Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar. Dengan kata lain capaian hanya 70-80 persen dari target, dengan rata-rata kenaikan 35 persen per tahun.
“Saya lebih menekankan rasionalisasi yang terukur dengan menurunkan target PAD beserta konsekuensi belanja disesuaikan kemampuan keuangan,” katanya.
Usulkan Strategi “Ekstrem” dan “Berani”
Kusmito menyebut Pemkot perlu “menahan diri” dan tidak memaksakan target. Sebagai gantinya, ia mendorong strategi penggalian potensi PAD baru secara ekstrem dan berani.
Strategi itu mencakup 5 hal: Intensifikasi Pajak dan Retribusi, Ekstensifikasi Potensi Baru, Digitalisasi Keuangan, Optimalisasi Aset Daerah, dan Penguatan BUMD.
Ia secara khusus menyorot penguatan BUMD agar berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, Pemkot perlu membuat regulasi daerah untuk kepastian hukum dan membentuk BUMD baru di sektor infrastruktur, investasi, pariwisata, perdagangan, perparkiran, hingga jaringan utilitas perkotaan.
“Menarik bagi saya mendiskursuskan poin terakhir Penguatan BUMD dan investasi menuju profit oriented. Perlunya restrukturisasi tata kelola BUMD melalui implementasi good corporate governance, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem monitoring kinerja yang lebih efektif,” jelasnya.
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Kusmito berharap ke depan Kota Bengkulu dapat membangun dan membiayai belanja tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat serta tidak membebani warga.
“Kita berharap ke depan, Kota Bengkulu dalam membangun dan membiayai belanja tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat dan tidak membebani warga Kota Bengkulu,” tutupnya.
Profil Narasumber
Kusmito Gunawan, SH, MH merupakan Anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu. Ia juga tercatat sebagai Mantan Dosen FH UNIB, Aktivis HMI dan KAHMI
, serta Mantan Ketua BEM FH Unib.
