Bengkulu, Realitapost.com — Tensi politik internal DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu mulai menggelegar, pasca Musda yang belum lama ini digelar.
Secara mengejutkan, Sumardi yang selama ini nyaman dengan kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mulai depak dari jabatanya.
Menariknya dihadapan awak media, pria yang akrab disapa Kombes ini dengan tegas menyatakan akan mengajukan sanggahan dan gugatan atas surat usulan pergantian Ketua DPRD Provinsi Bengkulu yang dilayangkan Fraksi Partai Golkar terhadap dirinya.
Sumardi mengakui telah menerima surat pengajuan PAW tersebut, namun menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia menyebut langkah itu tidak memiliki dasar kuat, baik secara hukum maupun politik.
“Benar, memang ada surat masuk. Tapi pasti saya sanggah dan akan menggugat agar Ketua Umum membatalkan rekomendasi itu. Saya tidak pernah mendapat teguran, baik SP1, SP2, maupun SP3. Loyalitas dan dedikasi saya terhadap partai selalu saya jaga,” tegas Sumardi.
la menilai langkah pergantian pucuk pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu yang diarahkan kepadanya tidak sesuai mekanisme dan berpotensi cacat prosedur. Sebab dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART maupun kode etik partai.
“Benar, memang ada surat masuk. Tapi pasti saya sanggah dan akan menggugat agar Ketua Umum membatalkan rekomendasi itu. Saya tidak pernah mendapat teguran, baik SP1, SP2, maupun SP3. Loyalitas dan dedikasi saya terhadap partai selalu saya jaga,” tegas Sumardi.
la menilai langkah pergantian pucuk pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu yang diarahkan kepadanya tidak sesuai mekanisme dan berpotensi cacat prosedur. Sebab dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART maupun kode etik partai.
“Saya justru ingin tahu apa dasar pengajuan itu. Selama ini saya menjalankan amanah partai dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Langkah Sumardi itu menandai babak baru tarik-menarik kepentingan di tubuh Golkar Bengkulu, menyusul dinamika internal yang saat ini tengah dalam proses penyusunan kepengurusan baru 2025-2030.
