BENGKULU — Polemik pungutan tarif parkir dilakukan pihak ketiga di sepanjang kawasan wisata pantai panjang mulai dari Pasir Putih hingga depan bangunan Dekranasda Provinsi Bengkulu terus menuai kontroversi dan memantik perhatian publik belakangan ini.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi pun ikut angkat bicara mengenai polemik penetapan retribusi parkir yang dibebankan kepada para jukir di kawasan wisata pantai panjang tersebut.
Politisi PDI-P ini menilai upaya yang dilakukan pihak ketiga dalam mengambil alih pengelolaan parkir sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu yakni Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
“Artinya sudah ada landasan hukum yang menjadi pegangan pihak ketiga. Namun demikian saya tetap meminta kepada pihak ketiga sebelum memberlakukan tarif retribusi tersebut harus melalui mediasi kepada pihak jukir sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Artinya tidak memberatkan para jukir,” kata Edwar Samsi, Selasa siang (31/12).
Sementara itu, Yudi Gama selalu pihak PT Yagama Mandiri Group saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa apa yang disampaikan para jukir tersebut banyak yang tidak sesuai alias tidak benar kepada media.
“Tidak benar jika kami tidak melalui upaya mediasi kepada mereka. Bahkan sejak kontrak pengelolaan yang disetujui pihak UPTD Dinas Pariwisata diserahkan kepada kami seiring waktu berjalan kami pun sudah beberapa kali mengajak para jukir berdialog tapi hasilnya beberapa jukir yang menolak itu ngotot dengan asumsi perhitungan yang mereka saja,” tegas Yudi Gama.
Makanya dia mempersilahkan kepada pihak jukir yang merasa keberatan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib bila langkah dan upaya pihak ketiga dianggap tidak sesuai aturan yang ada.
“Makanya saya sore ini akan menempatkan petugas parkir dilokasi sesuai aturan yang sudah kita pegang dari dinas terkait. Tapi terlebih dahulu saya akan berkoordinasi dengan Polda dan Polres untuk melakukan pendamping dilapangan,” tegasnya. (Red)
