Realitapost.com, Bengkulu – Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto menanggapi penunjukan eks narapidana (napi) kasus korupsi Hapzi, S.Pd., M.M. sebagai Staf Ahli Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).
Dalam konteks ini, dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1/Pid.Sus. TPK/2020/PN Tjk tanggal 2 Maret 2020. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto menyarankan Bupati Agus Istiqlal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Hapzi, S.Pd., M.M. serta melaporkan dengan segera hasilnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. sebaiknya lebih cermat dalam hal penunjukan pejabat yang akan membantu tugas-tugas Kepala Daerah atau jabatan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Menurut Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto tujuannya agar masyarakat berkeyakinan bahwa orang-orang yang ditunjuk itu memang betul-betul profesional dan berintegritas. Orang-orang yang ditunjuk harus bisa jadi teladan dalam hal Integritas. Artinya, memiliki rekam jejak yang bagus. sehingga dengan penempatan figur-figur profesional dan berintegritas, akan mewujudkan sistem pelayanan birokrasi yang bersih dan sehat. dengan demikian, potensi perilaku korupsi pada birokrasi di level pemerintah daerah dapat dicegah seminimal mungkin.
Terpisah salah satu pengamat kebijakan publik yang enggan namanya disebut menilai pengangkatan nara pidana sebagai Staf Ahli Bupati sudah melukai hati masyarakat.
“Bayangkan, sekarang ini kalau mau cari kerja harus ada SKCK. Jadi Kepala Daerah dan anggota DPRD pun harus lampirkan SKCK. Nah ini orang enak saja, sudahlah jadi narapidana tanpa SKCK jadi Staf Ahli Bupati. dan gajinya dibayar pakai uang negara,” ujarnya, Selasa, (22/9/2021).
pengamat kebijakan publik sendiri, tidak tahu kriteria Staf Ahli Bupati ataupun Staf Khusus yang diangkat oleh Bupati Pesisir Barat.
“Ilmu khusus apa yang dimiliki Hapzi, S.Pd., M.M. sehingga negara harus membayar gaji mereka?. Apa kriteria dan standar yang dipakai Agus Istiqlal untuk mengangkat narapidana itu?.
Pengamat kebijakan publik pun menyayangkan Sekertaris Daerah, Lingga Kusuma selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pesisir Barat tidak memahami Tupoksi nya dan menabrak segala aturan yang ada sehingga sangat janggal dan aneh, karena tidak menerapkan peraturan sesuai dengan prosedur dalam penunjukan eks narapidana (napi) kasus korupsi sebagai Pejabat Kabupaten Pesisir Barat. ‘’Mekanisme terkait dengan seorang Aparatur Sipil Negara jika mau diangkat untuk menduduki sebuah jabatan structural, harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat keahlian bukan dari narapina’’.
Dengan pengondisian atau dijadikannya para mantan narapidana yang pernah tersandung hukum ini menjadi Staf Ahli Bupati Pesisir Barat tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat pada umumnya. mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungnya dengan jabatan.
Lanjut dari itu salah satu Pengamat Kebijakan Publik mengharapkan Kepada Penegak Hukum dan Instansi yang terkait untuk dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang ada, dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Dearah Otonomi Baru (DOB) bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terpisah Cak Nur (Nurzaman) selaku Penggerak Anti Korupsi juga menanggapi, ” Kami selaku Masyarakat Pesisir Barat akan menghimpun orang-orang untuk mengadukan segala pelanggaran yang terjadi di negeri Para sai batin dan ulama ini, karena daerah kita ini adalah NEGERI PARA SAIBATIN DAN ULAMA, sementara semua itu hanya slogan saja, orang yang menjabat malah mantan napi yang nota bene nya putusan incrah pengadilan, mau di bawa kemana kabupaten kita ini, kalau yang ada orang orang rusak moral, jadi malu sendiri kami sebagai masyarakat Pesibar dimata kabupaten lain yang ada di Indonesia, Kalau pun saudara Hapzi tidak malu kepada masyarakat, coba mengulas diri merasa malu pada diri sendiri, dan kepada Tuhan, Hapzi punya keluarga, masa mau membiarkan malu ini jadi momok di masyarakat dengan kebenaran yang ada, bisa jadi bergetar kuburan nenek moyang nya karena melihat tingkah polah ini, anak siapa, cucu siapa, kakak siapa, bapak siapa, suami siapa, kakek siapa akan terbaca semua di struktur keluarganya, apakah anak, isteri, dan cucu cucu nya tidak malu melihat nya . Mereka sudah melukai hati masyarakat Pesibar. Pungkas Cak nur.(Ruskan)
