Realitapost.com, Bengkulu – Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, tersebut didampingi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Bengkulu sebagai operator pelabuhan.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan Presiden berjalan efektif sekaligus mengevaluasi progres penanganan normalisasi alur pelayaran yang menjadi akses utama transportasi dan distribusi logistik menuju Pulau Enggano.
Selain Pelindo Regional 2 Bengkulu, tim Kementerian Sekretariat Negara juga didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu, jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Dalam pemantauan tersebut, Pelindo Regional 2 Bengkulu memaparkan kondisi terkini operasional pelabuhan, termasuk perkembangan normalisasi alur pelayaran, fasilitas sandar kapal, serta kesiapan layanan kepelabuhanan.
Pasca pelaksanaan normalisasi, aktivitas pelayanan kapal disebut telah kembali berjalan secara normal sehingga mendukung kelancaran arus barang dan penumpang.
Pemantauan lapangan difokuskan pada sejumlah aspek, di antaranya progres pengerukan alur pelayaran, kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, kelancaran distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, serta efektivitas koordinasi antarinstansi dalam menjalankan amanat Inpres Nomor 12 Tahun 2025.
Rombongan juga meninjau langsung area sand trap serta hasil pengerukan yang dimanfaatkan untuk penanganan abrasi pantai, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi alur pelayaran sekaligus mengurangi dampak abrasi di kawasan pesisir.
Pelindo Regional 2 Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran operasional Pelabuhan Pulau Baai serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan tersebut.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dinilai menjadi kunci percepatan normalisasi alur pelayaran sekaligus peningkatan konektivitas wilayah.
Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Presiden agar seluruh instruksi dapat diterapkan secara optimal di lapangan.
Hasil pemantauan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan, termasuk percepatan penyelesaian penanganan keadaan tertentu dan pengembangan Pelabuhan Pulau Baai secara berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Enggano.
