Bengkulu, Realitapost.com —Ditengah uforia pasca pelantikan sebagai Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada serentak 2024 silam, yang mestinya dirayakan dengan nuasa kegembiraan atas kemenangan justru kini bagi ketiga Bupati di Provinsi Bengkulu yang baru mulai masa kerja perdana langsung disambut dengan utang yang telah diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Mirisnya utang itu untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) bagi ribuah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tercatat ada tiga Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu yang menanggung utang yang nilainya sangat fantastis dan bisa menjadi masalah besar bila tidak diselesaikan sesegera mungkin. Nilau utang terbesar terjadi di Kabupaten Seluma, yang mana Bupati terpilih Teddy Rahman kini mengaku tengah mempelajari langkah dalam mengatasi masalah tersebut.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, mengakui telah mengetahui kondisi utang tersebut dan masih melakukan telaah lebih lanjut. “Sampai sekarang saya masih mendalami masalahnya dan mempelajarinya,” singkat Teddy kepada media.
Kedua, utang terjadi di Kabupaten Lebong yang nilainya mencapai Rp 60 milliar dengan rincian Rp 20 dari DBH yang belum diserahkan Pemda Provinsi Bengkulu dan Rp 40 milliar dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut berdampak pada belum dibayarkannya TPP ribuan ASN di Kabupaten Lebong.
Ketiga utang dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai Rp 30 milliar. Bupati Rachmat Riyanto harus berfikir keras bagaimana cara mengatasi besaran utang untuk membayarkan TPP ASN di Bengkulu Tengah yang belum dibayarkan.
Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menyatakan bahwa DPRD dan Pemda telah menyiapkan dua skema pembayaran utang, yakni Rp 22 miliar dari pencairan DBH dan sisanya melalui refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.(damar)
