Bengkulu, Realitapost.com — Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya menuntaskan janji mereka kepada masyarakat dengan membawa langsung aspirasi dan tuntutan massa aksi 2 September 2025 ke Gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025).
Aksi yang digelar sebelumnya di depan Gedung DPRD Bengkulu melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga masyarakat umum. Mereka menuntut agar suara rakyat Bengkulu tidak berhenti di daerah, melainkan benar-benar sampai ke pemerintah pusat.
Dalam pertemuan di Jakarta, Ketua Fraksi Hanura DPRD Bengkulu, Usin Sembiring, mewakili rombongan untuk membacakan seluruh poin aspirasi. Penyampaian itu dilakukan di hadapan Sekretaris Jenderal DPR RI, sejumlah deputi, serta Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi.
“Tuntutan dari mahasiswa dan para pengemudi ojol kami sampaikan satu per satu, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat yang wajib memperjuangkan suara konstituen,” tegas Usin dalam kesempatan tersebut.
Ia menambahkan, dokumen yang berisi rangkuman aspirasi masyarakat Bengkulu itu tidak berhenti di meja DPR RI semata. Sesuai prosedur, dokumen akan diteruskan kepada Pimpinan DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, komisi-komisi teknis terkait, Badan Anggaran, hingga kementerian dan lembaga yang membidangi persoalan anggaran daerah. Dengan begitu, tuntutan yang disuarakan massa aksi dapat memperoleh tindak lanjut nyata di tingkat nasional.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bengkulu, Suharto, menegaskan bahwa langkah mereka ke Senayan adalah bentuk konsistensi dalam mengawal aspirasi rakyat. Menurutnya, DPRD tidak ingin aksi masyarakat hanya menjadi catatan sejarah, melainkan benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada daerah.
“Kami berharap dokumen yang sudah diserahkan ini segera ditindaklanjuti. Masyarakat Bengkulu menunggu solusi konkret, baik terkait persoalan ekonomi, transportasi, maupun pendidikan. Jangan sampai aspirasi yang begitu keras disuarakan mahasiswa dan ojol hanya berhenti sebagai formalitas,” kata Suharto.
Kehadiran rombongan DPRD Bengkulu di DPR RI sekaligus menjadi jawaban atas janji politik mereka kepada massa aksi 2 September lalu. Saat itu, mahasiswa dan kelompok ojol mendesak agar DPRD tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga penghubung yang efektif antara rakyat daerah dengan pemerintah pusat.
Langkah ini juga memperlihatkan adanya kesinambungan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat, terutama dalam hal kebijakan strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan yang dibawa mencakup berbagai isu, mulai dari meningkatnya biaya hidup, problem transportasi daring, hingga akses pendidikan yang dinilai masih jauh dari merata.
Meski belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, penyerahan dokumen ini dianggap sebagai titik awal penting. Masyarakat kini menanti bagaimana eksekusi kebijakan selanjutnya, apakah benar-benar menghadirkan perubahan atau sekadar menjadi catatan administrasi belaka.
Dengan proses penyampaian resmi di DPR RI ini, DPRD Bengkulu berharap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah tetap terjaga. “Kami telah melaksanakan tugas, kini bola ada di tangan pusat,” ujar Usin Sembiring menutup pernyataannya.(ADV)
