Bengkulu, Realitapost.com — Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Fatmawati, S.Ag., kembali turun gunung ke masyarakat melalui agenda reses untuk menjaring aspirasi.
Antusiasme peserta reses sangat tinggi ditandai dengan banyak peserta yang ingin menyampaikan berbagai macam keluhan dan masukan kepada politisi Gerindra ini.
Meski keterbatasan waktu, Fatmawati tetap memberikan ruang aspirasi melalui kontak WA dan telepon yang selalu siap melayani keluhan masyarakat.
Beberapa aspirasi yang disampaikan peserta reses, ada salah satu yang cukup menarik yakni usulan pemekaran disalah satu RT yang sudah diinginkan masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Fatmawati menyatakan usulan itu tetap akan disampaikan kepada pihak Pemerintah Kota Bengkulu melalui bidang terkait.
“Namun dari penjelasan pak Lurah tadi sudah kita dengar sama-sama kalau kondisi keuangan daerah lagi tidak baik baik saja. Karena ada konsekuensi dari kebijakan pemekaran tersebut yakni alokasi BOP bagi perangkat RT yang baru. Yang jelas usulan itu akan kita kaji secara matang nantinya,” tegas Fatmawati.
Lalu, ada juga keluhan soal sampah menjadi isu utama. Banyak warga mengaku terganggu dengan kondisi lingkungan yang kian kotor dan tidak tertangani.
“Walaupun ada tiga orang yang menyampaikan secara langsung, namun banyak warga sudah menghubungi saya lewat pesan. Karena itu saya mengundang pihak Dinas Lingkungan Hidup agar bisa memberikan penjelasan langsung,” ungkap Fatmawati.
Selain sampah, masalah penerangan jalan juga menjadi perhatian. Fatmawati menjelaskan, pihak Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengannya untuk memberikan bantuan pemasangan lampu jalan pada titik yang belum memiliki penerangan.
“Mereka siap membantu satu titik lampu untuk daerah yang benar-benar belum ada penerangan. Ini penting untuk keselamatan warga dan mencegah risiko kecelakaan di malam hari,” jelasnya, Minggu siang (07/12/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa setiap usulan pemasangan lampu tidak langsung disetujui. Data harus dicek terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan anggaran.
“Saya akan menanyakan dulu ke Dishub, apakah ada alokasi tahun ini. Kalau memang ada, baru kita bahas lebih lanjut,” tambahnya.
Layanan kesehatan melalui BPJS juga menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan masih adanya biaya yang muncul meski disebut sebagai layanan gratis.
Pihak BPJS tidak hadir dalam reses sehingga pertanyaan warga belum terjawab secara langsung.
“Warga bertanya kenapa layanan BPJS yang dikatakan gratis masih memerlukan pembayaran. Ini akan saya tindak lanjuti dan saya tanyakan langsung kepada pihak BPJS,” tegas Fatmawati.
Fatmawati memastikan seluruh masalah yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui pesan, akan dibawa dalam rapat bersama instansi terkait.
Tujuannya, agar solusi dapat dijalankan bertahap dan tepat sasaran
