REALITAPOST.COM, BENGKULU – Keluhan mengenai kerusakan jalan lingkungan yang sudah masuk kategori rusak parah menjadi sorotan utama dalam Reses Perdana Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Bengkulu, Evi Hasna.
Bertempat di kawasan jalan menuju Pulau Baai pada Selasa siang (17/2/2026), warga Kecamatan Kampung Melayu menumpahkan aspirasi terkait infrastruktur yang kian memprihatinkan.
Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak agar pemerintah melalui wakil rakyat dari Dapil III dapat memperjuangkan perbaikan jalan yang hingga kini belum tersentuh renovasi. Selain persoalan jalan, usulan mengenai penambahan tiang lampu jalan juga mengemuka guna meningkatkan keamanan wilayah di malam hari.
Menanggapi hal tersebut, Evi Hasna menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang dialami warga. Namun, ia juga memberikan penjelasan mengenai keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Bengkulu.
“Kami mengerti kondisi di lapangan, namun alokasi anggaran pemkot saat ini memang terbatas. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap berbasis skala prioritas. Untuk itu, kami meminta masyarakat sedikit bersabar,” ujar Evi Hasna di hadapan konstituennya.
Sebagai langkah konkret di awal masa jabatannya, Evi menegaskan bahwa fokus awal saat ini adalah perbaikan masjid di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2026 ini.
Meski ada beberapa program yang harus menunggu antrean anggaran daerah, Evi Hasna menunjukkan komitmen pribadinya untuk membantu warga melalui aksi cepat, di antaranya.
Sarana Ibadah: Membantu pembuatan keranda untuk kebutuhan masjid.
Apresiasi Pendidikan: Memberikan reward khusus bagi anak sekolah di seluruh Kecamatan Kampung Melayu yang berhasil meraih juara di tingkat nasional.
“Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi nasional, jika ada yang juara segera informasikan kepada kami, akan ada penghargaan langsung sebagai bentuk dukungan pendidikan,” tambahnya.
Melalui reses ini, aspirasi warga Kampung Melayu telah dicatat secara resmi untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat legislatif agar pembangunan infrastruktur yang merata dapat segera dirasakan masyarakat.(Damar)
