Realitapost.com, Bengkulu – Menyikapi Berita Soal Parkir yang dikelola pihak ketiga dan target kenaikan setoran dari jukir mendapat sorotan dari Dediyanto SPt MAP, Wakil Komisi III DPRD Kota Bengkulu
Dia menjelaskan bahwa, parkir ini penuh misteri sehingga terkadang penetapan setoran yang kecil dibilang ada dugaan kebocoran. Disisi lain penetapan besar justru dibilang tidak manusiawi. Padahal pilihan pemkot dalam mengelola parkir kepada pihak ketiga justru diharapkan bisa terkelola secara profesional mengacu pada Prinsip rasionalitas dan ekonomis.
Lantas lanjutnya, apakah angka yang sekarang masuk kategori besar, sedang atau kecil itu bisa di jawab dengan Uji Petik secara profesional.
“Untuk itu kami dari DPRD mengajak mari semua yang peduli untuk bergerak gunakan mengerahkan semua ilmu yang dimiliki untuk tracking berapa sebenarnya angka yang rasional diperoleh dari titii parkir A, parkir B di zona tertentu,” katanya.
Dia menambahkan, tiap zona beda nilai dan tiap titik di zona tersebut berbeda karena hal itu terkait konsistensi kendaraan yang masuk pada wilayah tersebut.
“Saya barusan dapat kiriman info besaran kenaikan setoran dari jukir yang di informasikan oleh teman teman kepada Kepala Bappeda. Intinya kita dari DPRD akan secara terbuka dan tertutup melakukan ricek di lapangan,” paparnya.
“Penelusuran kami dari pagi dan siang tadi saya sudah hubungi mereka yang pernah bekerja di parkir. Saya sampaikan kepada mereka untuk terbuka menyampaikan pada pihak ketiga tersebut. semisal dapat pemasukan hanya segitu atau segini maka itu yg disampaikan pada pihak ketiga. Lalu, dan tanyakan dengan pihak ketiga itu bagaimana caranya agar sesuai dengan permintaan mereka,” ujarnya.
Selain hal tersebut, dia menyampaikan kepada pekerja parkir seandainya angka itu tidak rasional jangan memaksakan setor segitu dan mereka menjawab jika setoran maka SPT diserahkan pada pihak ketiga dan mungkin pihak ketiga akan rekrut orang lain.
“Lalu saya tanya lagi. Seandainya begitu, kan pasti orang baru yang direkrut juga tidak akan mau karena hitungannya bukan untung tapi buntung karena nombok dan pada akhirnya pihak ketiga tersebut akan menyerah,” jelasnya lagi.
Lantas kata dia, ada hal menarik dari informasi yabg dia dapatkan, bahwa para pemegang SPT ini mengaku tidak keberatan nombok karena mereka beralasan tak ada kerjaan lain. Lalu rugi donk..? Lalu para pemegang SPT mengklaim bahwa mereka bilang bisa menguasai lahan parkir tersebut.
Mendengar hal tersebut, dia menegaskan bahwa sampai kapanpun lahan tersebut tak bisa dikuasai karena itu lahan pemerintah yang akan dikerjasamakan dengan prinsip profesional dan prinsip ini lakukan untuk mencegah kongkalingkong sehingga pemegang SPT bisa berubah kepada siapa saja.
“Belajar dari temuan diatas kita di DPRD akan lakukan tracking secara komprehensif dan hasilnya sebagai bahan untuk mengkaji kebijakan penetapan harga ditiap zona. Untuk itu diperlukan masukan masyarakat dan saya meyakini proses seperti ini juga di kehendaki oleh pemkot,” tutupnya.(gol)
