REALITAPOST.COM, PESISIR BARAT – Sekitar 1.500 orang massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Deluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat, Krui Provinsi Lampung, mendatangi Kantor DPRD KPB, Senin (11 Febuari 2019) untuk mendesak mundur Ketua DPRD Pesibar Piddinuri dari jabatannya.
Gaungan masa Apdesi tersebut, merupakan buntut saling lapor antara DPRD dengan APDESI Pesisir Barat kepada Kantor BPK Perwakilan Lampung, terkait dugaan penyelewengaan dana desa dan markup anggaran di DPRD Pesibar.
Koordinator aksi, Arif Mufti yang juga merupakan Ketua APDESI Pesisir Barat, dalam orasinya mengatakan, tujuan aksi tersebut untuk mendesak agar BPK RI perwakilan Lampung segera melakukan audit dan penyelidikan khusus terkait anggaran DPRD Pesisir Barat tahun 2017-2018 dalam mata anggaran bimtek, anggaran studi banding, dan mata anggaran reses yang diduga fiktif.
“Kami juga menuntut agar ketua DPRD kabupaten Pesisir Barat Piddinuri mundur dari jabatanya sebagai ketua DPRD Pesisir Barat. Karena perlakuan Piddinuri dengan mengunggah surat permohonan penyelidikan BPK RI perwakilan Lampung terhadap dana desa pekon Sumber Agung kecamatan Ngambur dan pekon Way Jambu kecamatan Pesisir Selatan di media sosial tidak mencerminkan sikap seorang ketua dewan, dan dianggap tidak mengedepankan azaz praduga tak bersalah”, ujarnya.
Arif menegaskan bahwa aksi damai tersebut murni aspirasi rakyat dan tidak terkait dengan partai politik tertentu.hanya saja ada keterangan bahwa ada peratin yang tidak mengerti akan tujuan aksi yang dilakukan.
Penulis : Ruskan
Editor : Dian Marfani
