REALITAPOST.COM, BENGKULU – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu pada Selasa pagi (30/6/2026). Sidak dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain, didampingi Anggota Komisi III Suharto dan Darmawansyah.
Kedatangan rombongan dewan disambut langsung oleh General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi, beserta jajaran manajemen yang saat itu tengah melaksanakan kegiatan pengajian rutin internal. Setelah mengikuti pengajian bersama, kedua belah pihak langsung menggelar pertemuan untuk membahas berbagai persoalan krusial terkait pelayanan publik dan pengembangan kawasan pelabuhan.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk mengawal langsung aspirasi masyarakat, terutama mengenai kerusakan parah pada akses jalan warga di dalam kawasan PT Pelindo. Selama ini, status jalan tersebut sering disalahartikan sebagai jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Akses tersebut sejatinya masuk dalam kawasan PT Pelindo. Kabar baiknya, PT Pelindo berkomitmen memasukkan proyek perbaikan jalan tersebut ke dalam proses lelang. Diperkirakan pada September ini sudah ada progres fisik dengan menerapkan sistem buka-tutup selama masa pengerjaan,” ujar Teuku kepada wartawan.
Untuk meminimalkan dampak kemacetan bagi warga yang melintas, DPRD Provinsi Bengkulu berencana mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif evakuasi. Karena kondisi jembatan di jalur tersebut juga rusak, dewan akan segera berkoordinasi dengan Danrem setempat. Kerja sama ini ditujukan untuk mengerahkan pasukan Zeni TNI guna memulihkan jembatan darurat agar aktivitas mobilitas masyarakat tidak terganggu.
Selain masalah infrastruktur jalan, agenda utama sidak juga menyoroti kelanjutan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Saat ini, kedalaman alur baru mencapai 6,5 meter Low Water Spring (LWS). Pihak Pelindo kini sedang melakukan proses lelang untuk pengerukan alur hingga mencapai kedalaman 12 LWS sesuai regulasi internasional.
Jika target kedalaman 12 LWS tersebut tercapai, kapal-kapal kargo skala besar dapat bersandar langsung di Pulau Baai. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pelindo yang menyatakan bahwa seluruh komoditas hasil bumi Bengkulu wajib didistribusikan melalui Pelindo jika alur internasional tersebut terwujud.
Teuku juga mengapresiasi respons positif atas protes (hearing) pertama dengan pihak Agro Mukomuko. Komoditas CPO yang sebelumnya dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur (Sumatera Barat), per hari ini sudah dialihkan pengirimannya melalui Pelabuhan Pulau Baai, sehingga langsung menyumbang pendapatan bagi Pelindo Bengkulu.
“Jika rencana revitalisasi dengan total anggaran Rp1 Triliun ini terealisasi, Pelabuhan Pulau Baai bisa menjadi yang terbaik kedua setelah Tanjung Priok. Seluruh ekspor batu bara, kopi, karet, kelapa, dan CPO cukup lewat sini. Ekonomi Bengkulu bisa melonjak di atas 7 persen dan menyerap ribuan tenaga kerja,” tambah Teuku.
Terkait progres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Teuku mengungkapkan bahwa realisasinya masih mandeg di tingkat Pemerintah Kota Bengkulu terkait revisi Perda Tata Ruang. Dua unsur pimpinan DPRD Provinsi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kota, namun prosesnya belum berjalan kembali.DPRD Provinsi berencana mendesak pimpinan partai politik di tingkat kota agar mendorong perwakilan fraksinya mempercepat revisi Perda tersebut.
Regulasi baru tersebut dinilai krusial karena perlu mencantumkan Perda Kawasan Angkutan dan Industri agar status KEK legal secara hukum. Hambatan administrasi pada sistem Online Single Submission (OSS) saat ini membuat investor besar seperti Wilmar belum bisa mendaftarkan jenis usahanya di kawasan Pelindo.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, mengingatkan manajemen PT Pelindo untuk serius merealisasikan komitmennya. Sesuai amanat undang-undang dan Pancasila, pembangunan harus dirasakan dampaknya secara adil oleh masyarakat.
“Pemaparan dari GM Pelindo akan kami dukung penuh. Namun catatannya, jangan ada lagi janji-janji yang ujung-ujungnya tidak terealisasi karena masyarakat sudah lelah dengan janji yang tak kunjung datang. Tidak boleh ada pihak yang merasa paling berkuasa, semua harus bekerja sama dengan semangat kesetaraan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Merespons masukan dewan, GM PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi, mengapresiasi pengawasan dan semangat kolaborasi dari DPRD Provinsi Bengkulu.”Kami optimistis target kedalaman alur 12 LWS dapat direalisasikan pada tahun depan. Mengenai perbaikan jalan kawasan yang rusak, kami bersama pihak dewan siap mengawal proses lelang yang saat ini sedang dipersiapkan berjalan lancar,” pungkas Dimas.
