Bengkulu, Realitapost.com, — Komisi III DPRD Kota Bengkulu mendengarkan banyak keluhan alias egudang permasalahan pendidikan ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Bengkulu.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing yang digelar Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota bersama Dinas Pendidikan Kota dan 25 Kepala Sekolah tingkat SMP di Kota Bengkulu, diruang pertemuan Gedung DPRD Kota Bengkulu, Senin siang (10/2).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Marliadi, dalam penjelasannya mengatakan bahwa RDP yang digelar ini diharapkan dapat mengurai semua persoalan pendidikan yang ada di tingkat SMP di Kota Bengkulu. Sehingga apa yang dikeluhkan mulai dari sarana dan prasaan, sistem pendidikan dan pengajaran serta hal lainnya dapat terpetakan dan dibahas bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas terkait lainnya.
Beberapa persoalan yang disampaikan 25 Kepala Sekolah tingkat SMPN itu, lanjut Marliadi, antara lain sarana prasarana Sekolah masih banyak yang belum memadai, aturan sistem penerimaan siswa dan praktik jual beli buku LKS yang menuai kontroversi, pemerataan guru atau SDM di sekolah dan sumbangan siswa.
“Jadi hal ini bagian dari upaya kita untuk membuat rumusan bersama agar rencana kerja dalam meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya bisa terukur sampai selesai periode kepemimpinan Walikota yang baru ini,” terang politis Gerindra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Gunawan, dalam penjelasannya juga siap menginventarisir persoalan yang ada di tiap SMP. Khususnya usulan perbaikan atau pun peningkatan sarana dan prasarana yang di Sekolah.
“Makanya saya harapkan kepada Kepala Sekolah untuk segera membuatkan proposal yang dilengkapi dokumen pendukung sehingga bisa kita tahu apa saja yang dibutuhkan setiap Sekolah. Karena kalau semuanya menggunakan dana BOS maka tidak mungkin sedangkan dana BOS sudah ada peruntukkannya,” jelas mantan Sekwan DPRD Kota ini.
Disisi lain, Kepala SMPN 1 Kota Bengkulu menegaskan bahwa selalu kewalahan menghadapi derasnya kritikan baik yang datang dari Wali murid dan pihak luar lainnya terkait rencana kegiatan peningkatan mutu pendidikan disekolah.
“Makanya saya pun berupaya memberikan penjelasan kepada wali murid terkait rencana yang akan dilakukan pihak sekolah. Tapi justru kadang kami dibilang ada pungutan sedangkan kalau mengandalkan dana BOS yang nilainya Rp 1,1 juta per siswa selama setahun tidak cukup. Sebagai contoh kami mau merencanakan pengecatan gedung sekolah membutuhkan dana Rp 80 juta dan tidak mungkin kalau diambil dari dana BOS,” benernya.
Lain halnya disampaikan, Fatmawati Kepala SMPN 4 Kota Bengkulu, yang mengaku kerap didatangi oknum pihak luar khususnya oknum LSM yang datang meminta keterangan dan data yang ada di Sekolah.
“Yang bikin saya bertanya itu kok bisa LSM dari luar Bengkulu datang ke sekolah meminta data dan keterangan. Namun alhamdulillah saya segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan diberikan arahan akhirnya bisa kita atasi,” singkatnya.
RDP Komisi III langsung di pimpin Marliadi dengan anggota Evi Hasnah, Erni Novita, Reni Heryanti, Andi Saputra, Vina Lady Angraheni, Kharisma Dwi Saputra, dan M. Zen Basri, (Damar)
