Realitapost.com, Mukomuko – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, S.E., M.Pd., kembali menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Mukomuko yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko, Andy mendesak Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk segera mengambil langkah konkret terkait keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sudah tidak lagi memadai.
Andy menyatakan bahwa model TPA yang selama ini digunakan di Mukomuko masih menggunakan sistem open dumping, yaitu metode pembuangan sampah terbuka tanpa pengelolaan yang sesuai standar lingkungan hidup. Menurutnya, metode ini tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Model TPA open dumping sudah tidak relevan lagi. Daerah lain sudah banyak yang beralih ke sistem TPA tertutup dan modern. Kalau Mukomuko masih bertahan dengan sistem lama, maka kita akan menghadapi ancaman darurat sampah,” ujar Andy dalam keterangannya kepada media, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan bahwa permasalahan TPA ini harusnya sudah diantisipasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko.
“RPJMD itu bukan sekadar dokumen administratif, tapi pedoman arah pembangunan. Dalam sektor lingkungan, harus ada target pembangunan TPA baru yang tertutup, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Kalau itu tidak ada, berarti kita sedang menyiapkan krisis lingkungan di masa depan,” jelasnya.
Andy mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Aroma menyengat dari lokasi pembuangan, tumpukan sampah yang meluber, hingga pencemaran tanah dan air di sekitar lokasi TPA menjadi isu yang sudah sangat meresahkan.
“Ini bukan lagi soal estetika kota. Ini soal hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Jika tidak segera diatasi, ini akan menjadi bom waktu bagi Mukomuko. Maka saya mendesak Bupati Mukomuko untuk serius memikirkan dan mencari solusi atas persoalan ini. Entah itu dengan merevitalisasi TPA yang ada, atau membangun TPA baru yang sesuai standar nasional,” tegasnya.
Andy juga membuka kemungkinan untuk mendorong dukungan dari tingkat provinsi, baik dalam bentuk advokasi anggaran maupun fasilitasi teknis, agar pengelolaan sampah di Mukomuko bisa segera dibenahi. Namun, ia menekankan bahwa inisiatif utama tetap harus datang dari pemerintah kabupaten sebagai pemangku kebijakan di tingkat lokal.
“Saya di provinsi siap mengawal dan mendukung. Tapi kalau tidak ada niat dan langkah serius dari pemerintah kabupaten, maka persoalan ini akan terus berlarut dan membebani masyarakat,” tambahnya.
Ia pun berharap agar pemerintah daerah mulai menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas masyarakat, untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kalau ada kemauan dan perencanaan yang jelas, maka dukungan itu akan datang. Saatnya kita jadikan pengelolaan sampah ini sebagai prioritas, bukan sekadar formalitas,” tutup Andy.(red)
