banner 728x250

Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Gubernur

banner 120x600
 
Penyerahan hasil laporan rekomendasi kepada pimpinan paripurna DPRD Provinsi Bengkulu

BENGKULU – Bertempat diruang Paripurna DPRD Provinsi
Bengkulu, Selasa siang (24 April 2018), digelarnya rapat dengan agenda
Penyampaian Rekomendasi anggota Dewan terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2017 yang dihadiri seluruh
pejabat FORKOPIMDA, OPD dan tamu undangan yang hadir.
Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua, Ihsan Fajri didamping oWaka
I Edison Simbolon, waka II Suharto, Waka III Elfi Hamidi, dan 30 anggota serta
dihadiri langsung Plt Gubernur Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA.
Ketua dan Wakil Ketua Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu
Adapun hasil
rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu. Siption Muhadi
yang berasal dari fraksi PKB sebagai berikut.:
Bidang
pemerintahan
A. Dalam
pembangunan perlu ada kerja sama dengan pola yang baik dengan omstansi terkait
dan stalke holder. Serta pengelolahan uang, lebih memerhatikan ke Sumber Daya
Manusia dalam pengelolahan keuangan. Peningkatan Sumber Daya Manusia
betul-betul sesuai kebutuhan, penepatan aparatur sesuai kompetensi. THPD harus
melakukan kajian penuh dan sungguh-sungguh.
B. Penepatan
aparat OPD sesuai kompetensi dalam mengisi jabatan, karena DPRD sering melihat
saat ada Rapat dengan Stakeholder terkait Kepala OPD tidak hadir.
C. Tindak
lanjut kinerja yang gagal untuk dapat melihat kemajuan
D. Penepatan
ASN agar memperhatikan kompetensi dasar dan bidang, karena ASN merupakan bagian
yang paling penting.
30 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tampak khitmad mengikuti acara paripurna
Bidang
Ekonomi dan Keuangan
1. Perencanaan
keuangan OPD dapat direncanakan secara betul-betul dan hati-hati
2.
Menghadapi program yang tidak sejalan dengan program pusat, DPRD menyarankan
OPD meningkatkan sinergitas dengan pusat agar manfaat dapat dirasakan
3.
Peningkatan PAD Plt Gubernur untuk membentuk Unit-unit agar terserap optimal
PAD
4. Ada objek
pajaknya belum dipungut maksimal, contoh kordinasi dengan polisi terkait pajak
kendaraan. Dan dimudahkan dalam membayar pajak
5.
Penyampaian laporan Silpa dibagi tiga yaitu Silpa program terealisasi, Silpa
Program tidak Terealisasi dan Silpa yang tidak tesentuh program
6.
Perencaanaan program yang tidak matang, semesti OPD kurang optimal dapat
menyampaikan laporan untuk ditindak lanjuti
7. Meminta
DPMPTSP mempermudah buat izin sdm dan perkebunan masyarakat di kabupaten/kota
yang sering menimbulkan keresahan, meminta Plt Gubernur dapat mengambil
langkah-langkah strategis
8.
Pengelolah perusahaan perkebunan, pertambangan dapat membangun jalan produksi
sendiri dan gubernur terbit izin
9. ESDM
diupayakan memantau semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu
10. Plt
Gubernur dapat Memaksimalkan tata keuangan daerah 
Unsur FOKOPIMDA Provinsi Bengkulu

banner 325x300
Bidang
Pembangunan
A. Salah
satu prioritas visit 2020, namun kami menyarankan perhatikan fasilitas
pariwisata baik yang tersentuh visit 2020 atau tidak guna meningkatkan PAD
B.
Perencanaan infrastruktur direncanakan secara matang
Kesejahteraan
Sosial
1. Evaluasi
Alokasi kegiatan yang kurang berguna
2.
Pemerintahan perlu meningkatkan belanja hibah memiliki korelasi untuk
pembangunan Provinsi Bengkulu.
Ihsan Fajri
meminta Plt Gubernur agar mempertimbangan saran dan rekomendasi yang
disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. “Saya meminta kepada saudara
Gubernur Bengkulu agar dapat mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang telah
disampaikan” Pungkasnya[Adv/Damar] 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *