Bengkulu — Sungguh miris jelang masa habis jabatan Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu yang tinggal hitungan bulan lagi, menyisahkan berbagai persoalan.
Salah satunya terkait kas daerah Pemerintah Kota yang disinyalir kosong, hal ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPRD Kota Bengkulu untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Pj Walikota Arif Gunadi. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran, SE.
“DPRD kota dalam minggu ini agendanya itu tanggal 7 Desember akan menggelar reses, namun kita mendapat informasi dari bagian keuangan jika kas daerah kosong. Ini tentu patut kita pertanyakan jelang tutup anggaran kok bisa seperti itu, ada apa ini?” ketus Irman Sawiran, Rabu (4/12).
Apabila kas daerah benar-benar kosong, ditambahkan Irman, tentu berdampak banyak dengan lainnya. Seperti tidak akan bisa untuk membayar pengerjaan proyek fisik maupun kegiatan lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu. “Pastinya ini juga akan menjadi kisruh dimasyarakat, seperti kalangan pihak kontraktor juga akan gigit jari pembayaran akhir ini. Karena kalau anggaran kas daerah saja tidak ada lagi, tentu berdampak banyak,” ungkapnya.
Selain itu menurut Irman, dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota terhadap Pemerintah Kota faktanya capaian target PAD sampai bulan Desember ini baru tercapai 60 persen dari target sekitar Rp 270 miliar.
“Artinya capaian PAD ini akan sulit tercapai mencapai target 100 persen. Sebab mengingat tutup tahun anggaran tinggal hitungan minggu lagi,” tegas Irman.
Maka dari itu, lanjut Irman, pihaknya
Akan mengajukan Hak interpelasi yakni hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pj Walikota sekaligus sebagai pengawasan terhadap kinerja eksekutif mengenai persoalan yang terjadi di Kota Bengkulu selama ini.
“Sebab ini berkaitan dengan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang jelas dalam pengusulan hak interpelasi kita akan siapkan dokumen penting lainnya,” beber politisi PKS ini.
Disisi lain, pihak Pemkot justru mengklaim bahwa informasi tersebut tidaklah benar adanya.
Hal itu disampaikan, Pj Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Eko Agusrianto , memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kasda kita ada, tidak kosong. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti DAU edmark, penggajian, pembayaran kepada pihak ketiga, dan kegiatan lainnya. Kami juga memprioritaskan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Eko pada Rabu malam (4/12/2024).
Eko menyampaikan bahwa dalam beberapa hari mendatang, realisasi PAD akan masuk ke Kasda secara signifikan. Hal ini diharapkan dapat semakin memperkuat arus kas daerah.
Selain itu, Pemkot Bengkulu saat ini masih menunggu realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kurangnya salur DBH untuk triwulan pertama sedang ditunggu, dengan harapan triwulan kedua dan ketiga juga dapat terealisasi dalam bulan ini.
“Kami tetap menjaga arus kas daerah dengan baik, meskipun ada beberapa keterlambatan realisasi keuangan dari PAD dan dana provinsi,” ujar Eko.
Menanggapi wacana hak interpelasi yang disampaikan oleh pihak legislatif terkait isu ini, Eko menegaskan bahwa Pemkot Bengkulu tidak mempersoalkan langkah tersebut.
