REALTIAPOST.COM, BENGKULU – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Marliadi, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu. Kegeraman politisi Fraksi Partai Gerindra ini dipicu oleh tidak adanya dokumentasi kegiatan maupun logo resmi lembaga DPRD dalam tayangan video visual saat sidang paripurna resmi berlangsung.
Kekesalan tersebut diutarakan Marliadi usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian dokumen resmi hasil reses anggota DPRD Kota Bengkulu. Ia menyayangkan, saat lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Bengkulu diputar di awal sidang, video yang ditampilkan murni hanya berisi konten kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) tanpa menyelipkan satu pun rekam jejak kerja kedewanan.
“Yang jelas satu sisi kita apresiasi terhadap langkah kreatif pihak Kominfo dalam membuat video awal sidang paripurna dimulai dengan menayangkan konten kegiatan Pemerintah Kota. Tapi kenapa tayangan kegiatan DPRD tidak dimunculkan, bahkan logo pun tidak ada sama sekali. Tadi saya saksi, baik lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Bengkulu tidak ada tayangan kegiatan DPRD,” ujar Marliadi dengan nada kecewa.
Menurutnya, penayangan video dengan versi berbeda di luar gedung DPRD merupakan hal yang sah-sah saja. Namun, jika agenda tersebut dilaksanakan di dalam gedung perwakilan rakyat dan dalam forum sidang resmi paripurna, sudah selayaknya visual kegiatan DPRD kota turut ditampilkan secara proporsional.Atas insiden ini, Marliadi menyatakan sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Bengkulu yang meminta agar Kepala Dinas Kominfo segera dievaluasi dari jabatannya. Tindakan tegas ini dinilai penting demi menjaga kehormatan institusi legislatif.
“Kalau kita tanya satu persatu anggota, mungkin memiliki pemikiran yang sama atau sepakat. Karena kita melihat tidak ada keberpihakan dengan lembaga ini. Kita ingin menjaga marwah DPRD ini saja,” tegasnya.
Selain menyoroti kinerja Kominfo, Marliadi juga memberikan catatan penting terkait dokumen hasil reses yang telah diserahkan secara resmi dan terbuka dalam forum paripurna tersebut. Ia menegaskan agar dokumen itu tidak berakhir menjadi pemanis di dalam lemari arsip semata.Ia mengharapkan Pemerintah Kota Bengkulu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dapat menjadikan hasil reses tersebut sebagai landasan utama dalam penyusunan program kerja dan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Apa yang telah disampaikan secara resmi dan terbuka dalam forum tersebut hendaknya tidak sebatas laporan atau menjadi buku pajangan semata, namun dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Kota melalui OPD terkait untuk ditindaklanjuti tahun berikutnya. Ini penting agar aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dalam reses tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkas Marliadi.
