REALITAPOST.COM, BENGKULU — Di tengah gencarnya pemerintah menyerukan efisiensi anggaran, langkah Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu justru menuai sorotan. Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu diketahui digelar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, hotel berbintang dengan tarif kamar yang ditaksir jutan per malam.
Secara aturan, kegiatan tersebut memang tidak menyalahi ketentuan. Namun persoalan yang mencuat bukan sekadar soal legalitas, melainkan soal etika dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Bagaimana tidak, di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah daerah ditekan untuk memangkas belanja, kegiatan rapat justru dilakukan di luar daerah dengan biaya yang tidak kecil.
Rapat yang digelar Rabu 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Mulai dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Biro Perekonomian, hingga para bupati dan wali kota se-Bengkulu. Turut hadir pula Sekretaris Daerah, Asisten II, kepala dinas terkait seperti TPHP, Perindag, Ketahanan Pangan, hingga staf khusus gubernur dan Kaban Penghubung.
Komposisi peserta yang cukup banyak tentu berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan. Mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi selama kegiatan berlangsung.
Di sinilah letak kritik utama. Ketika agenda bisa saja dilakukan di Bengkulu atau secara daring dengan biaya jauh lebih efisien, pilihan menggelar rapat di hotel mewah luar daerah menjadi tanda tanya besar.
Apalagi, rapat tersebut membahas pengendalian inflasi yakni isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kecil. Ironisnya, pembahasan tentang menekan harga kebutuhan pokok justru dilakukan di tempat yang mencerminkan biaya tinggi.
Tidak salah jika masyarakat menilai, langkah ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Pemerintah pusat maupun daerah kerap menggembar-gemborkan efisiensi, tetapi implementasinya belum sepenuhnya konsisten.
Lebih lanjut, kegiatan seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat bisa melihat adanya kesenjangan antara apa yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang terjadi.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Jika memang kegiatan tersebut dianggap penting dan harus dilakukan di luar daerah, publik berhak mengetahui alasan yang jelas serta rincian anggaran yang digunakan.
Di sisi lain, momentum ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Efisiensi anggaran bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan, termasuk rapat-rapat pemerintahan.
Jika tidak, maka seruan efisiensi hanya akan menjadi jargon kosong yang kehilangan makna di mata masyarakat.
