Bengkulu, Realitapost.com — Terkait adanya wacana Walikota Bengkulu yang akan memindahkan Kantor Walikota ke MMess Pemda Provinsi Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, SP. MM, yang menurut dia wacana tersebut sangat tidak tepat ditengah kebijakan efisien anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Menurut sayo kurang tepat karena kantor Walikota yang ada saat ini yang berada di merah putih masih bagus dan masih berfungsi dengan baik. Jadi penting untuk mempertimbangkan efisiensi dan penggunaan sumber daya dan anggaran daerah,” ujar Politisi Perindo ini kepada media ini, Sabtu pagi (22/3).
Memindahkan atau mengubah fungsi bangunan itu, lanjut dia, harus benar-benar memberikan manfaat yang jelas dan tidak membuang-buang sumber daya dan anggaran. Apalagi dengan kondisi anggaran minim dan efisiensi seperti sekarang.
“Seharusnya perlu ada dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, pengusaha, asosiasi dan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkap Edi yang juga di Komisi II DPRD Kota.
Dia menambahkan, kalau di lihat dari letaknya dimana disana ada Benteng Marlboro, Cina town dan pantai dan sarana wisata. Maka yang paling tepat Mess Pemda itu dikembalikan fungsinya menjadi destinasi wisata, seperti hotel dan penginapan, atau sejenisnya.
“Dengan adanya hotel yang berbintang disana akan menjadi langkah yang sangat baik untuk meningkatkan pariwisata di kawasan Tapak Padri di Kota Bengkulu. Dengan memanfaatkan lokasi yang memiliki nilai sejarah (Bentang Marlboro) dan budaya ( cina town dan kota tua), itu bisa menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan pengalaman yang unik. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelasnya.
Dia berharap, semoga Walikota dapat mempertimbangkan secara matang dan bijak atas wacana tersebut. Karena wacana itu akan melahirkan konsekuensi penggunaan anggaran yang tidak sedikit.
“Apalagi kalau Kantor walikota ini membuat pelayanan yang tidak terpusat karena kantor pemerintahan yang berserak dan ini menjadi beban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah disamping itu akan menambah beban anggaran daerah untuk perbaikan mess pemda.
Jadi sebaiknya dijadikan hotel dengan skema kerjasama pemerintah daerah dengan ihak swasta untuk merenovasi dan mengelola hotel di lokasi tersebut bisa menjadi solusi yang baik. Kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu mengoptimalkan potensi daerah tersebut tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan.
“Dengan kolaborasi seperti ini, diharapkan dapat menciptakan fasilitas yang berkualitas dan menarik bagi wisatawan, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi daerah,” tutupnya. (Damar)
