BENGKULU, REALITAPOST.COM — Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, bersama anggota legislatif menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, di ruang rapat Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Pertemuan lintas pimpinan ini digelar khusus untuk membahas penanganan darurat terhadap kondisi erosi pantai di Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dinilai sudah masuk fase sangat kritis.
Sinergi Lintas Sektoral Atasi Erosi KritisRapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Hadirnya unsur pimpinan daerah, DPRD provinsi, dan legislator Senayan tersebut bertujuan menyatukan langkah strategis guna mempercepat intervensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kondisi abrasi dan erosi di pesisir Desa Pondok Kelapa sudah sangat mengkhawatirkan. Pemukiman warga, infrastruktur jalan, hingga fasilitas umum terancam amblas jika tidak segera ditangani secara serius. Kehadiran perwakilan kita di Komisi V DPR RI menjadi jembatan krusial untuk menarik anggaran pusat,” ujar Teuku Zulkarnain.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, yang memiliki lingkup kerja di bidang infrastruktur dan perhubungan, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembiayaan penahan gelombang (breakwater) atau pengaman pantai di wilayah tersebut.
Langkah Prioritas dengan Mengusulkan penganggaran darurat secara berkala melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu guna menahan laju kerusakan pantai. Lalu segera Koordinasi Teknis dengan Meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera melengkapi dokumen teknis dan Detail Engineering Design (DED) agar usulan pusat bisa langsung dieksekusi.
Terakhir siap mengawal Proyek penyelesaian abrasi pesisir barat Sumatra di Bengkulu sebagai salah satu agenda prioritas dalam rapat kerja bersama kementerian terkait.
Lalu, Bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto, mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan oleh jajaran DPRD Provinsi Bengkulu dan DPR RI. Pihak Pemkab Bengkulu Tengah menyatakan siap mendukung penuh segala persyaratan administratif yang dibutuhkan, mengingat keterbatasan APBD daerah menjadikannya mustahil membiayai proyek pengaman pantai skala besar tersebut tanpa bantuan dana pusat.(ADV)
