REALITAPOST.COM, PESISIR BARAT – Aksi massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, mendatangi Kantor DPRD menggelar aksi damai terkait dugaan penggunaan dana fiktif.
Setelah menggelar orasi, perwakilan APDESI langsung diterima Anggota DPRD
Saat bersamaan pihak DPRD juga menerima perwakilan Masyarakat Pekon Sukanegeri dan Sukamarga Kecamatan Bangkunat yang mempertanyakan nasib 2 Peratin Pekon tersebut yang tidak kunjung dilantik oleh Bupati Pesisir Barat.
Uniknya masyarakat kedua pekon tersebut malah tidak didampingi dan didukung oleh APDESI Pesibar yang menimbulkan banyaj tanya bagi publik.
Aksi massa ini dipicu karena sebelumnya DPRD Pesisir Barat telah mengirimkan surat ke BPK RI Perwakilan Lampung untuk mengaudit Dana Desa (DD) di dua desa yg terindikasi disalahgunakan yaitu Pekon Way Jambu di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur.
Dalam rapat terbatas yg dilaksanakan 16 orang perwakilan APDESI serta unsur pimpinan DPRD, Ketua DPRD Pesisir Barat secara pribadi meminta maaf karena tersebarnya surat permohonan pemeriksaan dana desa di 2 Desa yang terindikasi bermasalah ke BPK melalui Media Sosial.
Namun Seluruh Pimpinan DPRD tetap konsisten mendorong terus substansi pelanggaran hukum yang terjadi di dua desa yang terindikasi Korupsi dana desa diproses audit BPK RI.
Kabupaten Pesisir Barat disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Pesisir Barat. Diantaranya Ketua DPRD Piddinuri (PDIP), Wakil Ketua 1 M. Towil (Demokrat), Wakil Ketua 2 AE Wardhana Kusuma dan Anggota Dedi Ansori (PAN), Kanadi (PDIP), Martin Sofian (GERINDRA), Elizawati (PPP), Basis Efendi (PDIP), Aris Ikhwanda (PBB), Ripzon Efendi (PDIP), Supardi Rudianto (PKPI) dan Syahrudin (Golkar) dan unsur Kepolisian serta Sekretariat DPRD Pesisir Barat.
Pimpinan DPRD Pesisir barat juga menyambut baik atas kritikan apdesi terhadap DPRD dengan Sikap baik. “Kami sangat senang atas usulan Apdesi ke BPK untuk audit dana Bimtek dan Reses demi keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Selama ini juga BPK sesuai tupoksinya selalu rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun atas anggaran DPRD”, Terang Piddinuri Ketua DPRD Pesisir Barat.
DPRD meminta juga agar para Peratin harus siap jika suatu waktu di audit oleh BPK RI, terutama dua desa yg sudah di ajukan Ke BPK RI untuk di audit dan sudah selayaknya DPRD dan Apdesi mendukung penuh langkah BPK dan penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa dana desa yang terduga menyalahi aturan itu.
Pimpinan DPRD Pesisir Barat menekankan kepada APDESI Pesisir Barat jangan serta merta terbawa kepentingan politik sesaat dan menyarankan agar tetap netral dan tidak berpolitik praktis.
Penulis : Ruskan
Editor : Dian Marfani
