Bengkulu, Realitapost.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dihadiri oleh para pelaku usaha, asosiasi, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal memperkenalkan pelaksanaan sensus yang akan digelar pada tahun 2026 mendatang.
Ketua BPS Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal, M.E, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi, mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi.
“Sesuai dengan tema yang kami angkat hari ini, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami mengundang pengusaha, asosiasi, serta OPD yang membina berbagai sektor usaha, agar pada saat pelaksanaan nanti tidak ada hambatan,” ujar Win Rizal dalam keterangannya.
Menurutnya, sensus ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali memiliki peran penting dalam memberikan gambaran utuh mengenai struktur ekonomi Indonesia, termasuk perubahan karakteristik kegiatan usaha dari waktu ke waktu.
Win Rizal menambahkan, dibandingkan dengan sensus terakhir pada tahun 2016, kondisi ekonomi Indonesia telah banyak mengalami perubahan, terutama dengan hadirnya ekonomi digital yang kini berkembang pesat dan menjadi tulang punggung sektor usaha nasional.
“Kalau dulu ekonomi digital belum begitu dominan, sekarang justru sudah menguasai banyak sektor. Jadi kita ingin melihat sejauh mana pergeseran tersebut terjadi di lapangan,” jelasnya.
Selain ekonomi digital, BPS juga akan memberikan perhatian khusus terhadap UMKM dan ekonomi berkelanjutan atau ekonomi lingkungan. Menurut Win, dua sektor ini menjadi sorotan karena perannya yang besar dalam menopang perekonomian nasional, sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan isu keberlanjutan lingkungan.
“Selama ini kita menghitung ekonomi nasional melalui indikator seperti PDRB, yang berfokus pada hasil pemanfaatan sumber daya alam. Namun, kita belum banyak mengukur dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi tersebut. Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami ingin menangkap juga aspek-aspek itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Win Rizal juga menyoroti tantangan yang dihadapi petugas BPS dalam pengumpulan data sensus. Ia menyebutkan bahwa skala pelaksanaan sensus ekonomi jauh lebih besar dibandingkan survei rutin, karena melibatkan ribuan petugas dan mencakup seluruh pelaku usaha di berbagai sektor.
“Kalau sensus ini, jumlah tenaga yang dikerahkan tentu sangat besar. Tantangan utama biasanya datang dari responden pelaku usaha. Mereka cenderung lebih berhati-hati, terutama ketika petugas mulai menanyakan hal-hal seperti omset dan aset. Ada kekhawatiran data tersebut akan digunakan untuk hal lain,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS kembali menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Data yang diberikan oleh pelaku usaha hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun.
“Kami ingin menekankan bahwa data yang diberikan masyarakat kepada BPS bersifat rahasia. Tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, hukum, atau hal lain di luar statistik. Jadi, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir,” tegas Win Rizal.
Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, baik dalam hal peningkatan daya saing UMKM, pengembangan ekonomi digital, maupun upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Dengan adanya sosialisasi ini, BPS Provinsi Bengkulu berharap partisipasi aktif dari seluruh pihak dapat meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Sebab, menurut Win Rizal, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.(red)
