 |
| Hearing Komisi III DPRD Rejang Lebong bersama DLH, BPBD, PUPR tentang masalah banjir |
REJANG LEBONG – Bencana alam banjir yang
melanda dibeberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu yang
terjadi belakangan ini mendapat perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Rejang
Lebong. Pasalnya banyak laporan warga korban banjir yang masuk ke anggota dewan
agar Pemerintah Daerah tidak tinggal diam terhadap masalah banjir.
melanda dibeberapa titik di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu yang
terjadi belakangan ini mendapat perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Rejang
Lebong. Pasalnya banyak laporan warga korban banjir yang masuk ke anggota dewan
agar Pemerintah Daerah tidak tinggal diam terhadap masalah banjir.
Rabu pagi (28
Februari 2018), Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, bersama
anggota Rudi Nasution, Ari Wibowo, Fenny Theresia, dan Guntur Utama Jaya,
menggelar hearing dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Februari 2018), Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, bersama
anggota Rudi Nasution, Ari Wibowo, Fenny Theresia, dan Guntur Utama Jaya,
menggelar hearing dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Sayangnya, dalam
rapat tersebut Kepala Dinas PUPR atau Kepala Bidang Pengairan tidak bisa
memenuhi undangan rapat yang dilayangkan Ketua Komisi III. Hal itu langsung
menuai kritikan tajam dari politisi PAN, Ari Wibowo. Ia menyayangkan dengan
ketidakhadiran pihak yang berkompeten di PUPR dalam rapat tersebut.
rapat tersebut Kepala Dinas PUPR atau Kepala Bidang Pengairan tidak bisa
memenuhi undangan rapat yang dilayangkan Ketua Komisi III. Hal itu langsung
menuai kritikan tajam dari politisi PAN, Ari Wibowo. Ia menyayangkan dengan
ketidakhadiran pihak yang berkompeten di PUPR dalam rapat tersebut.
“Tadi pak Kabid Perencanaan
bilang Kepala Dinas-nya mengalami mencret tapi kini bila sakit. Jangan banyak alasan
karena masalah ini (banjir) sudah banyak dikeluhkan warga sehingga itulah
alasan kami memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau
seperti ini maka ini menunjukkan bahwa pihak PUPR tidak serius menyelesaikan
masalah banjir,” tegas Ari dengan nada meninggi usai mendapat sanggahan dari
perwakilan PUPR.
bilang Kepala Dinas-nya mengalami mencret tapi kini bila sakit. Jangan banyak alasan
karena masalah ini (banjir) sudah banyak dikeluhkan warga sehingga itulah
alasan kami memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau
seperti ini maka ini menunjukkan bahwa pihak PUPR tidak serius menyelesaikan
masalah banjir,” tegas Ari dengan nada meninggi usai mendapat sanggahan dari
perwakilan PUPR.
Situasi tegang sempat
terjadi antara Ari dengan pihak PUPR namun pimpinan rapat berhasil mengatasi
situasi tegang tersebut dengan segera merekomendasikan PUPU untuk segera
menggunakan dana rutin yang sudah dianggarkan Pemerintah setiap tahun untuk
dipergunakan.
terjadi antara Ari dengan pihak PUPR namun pimpinan rapat berhasil mengatasi
situasi tegang tersebut dengan segera merekomendasikan PUPU untuk segera
menggunakan dana rutin yang sudah dianggarkan Pemerintah setiap tahun untuk
dipergunakan.
“Sedangkan untuk masalah
aliran air hujan yang ada disepanjang drainase mulai dari Desa Air Meles
Atas-Sukarajo-Talang Rimbo hingga Air Sengak untuk dibahas bersama dengan
sejumlah elemen. Mulai dari Lurah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat sekiar aliran
dranase, PUPR, BPBD, DLH dan Bappeda. Karena volume air yang mengalir di
drainase kala hujan turun tidak bisa lagi menampungnya. Sehingga perlu ada
dialog bersama membahas masalah itu karena saya yakin butuh anggaran besar
untuk merencanakan sistem pemecah aliran air mulai dari atas hingga kebawa
wilayah pusat kota Curup,” terang Mahdi yang diamini Rudi dan Fenny.[Damar]
aliran air hujan yang ada disepanjang drainase mulai dari Desa Air Meles
Atas-Sukarajo-Talang Rimbo hingga Air Sengak untuk dibahas bersama dengan
sejumlah elemen. Mulai dari Lurah, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat sekiar aliran
dranase, PUPR, BPBD, DLH dan Bappeda. Karena volume air yang mengalir di
drainase kala hujan turun tidak bisa lagi menampungnya. Sehingga perlu ada
dialog bersama membahas masalah itu karena saya yakin butuh anggaran besar
untuk merencanakan sistem pemecah aliran air mulai dari atas hingga kebawa
wilayah pusat kota Curup,” terang Mahdi yang diamini Rudi dan Fenny.[Damar]
