Kota Bengkulu – Kasus dugaan penipuan berkedok perjalanan umrah di Bengkulu kembali menjadi sorotan setelah anggota DPR RI Komisi VII Fraksi NasDem, Erna Sari Dewi, melaporkan kerugian yang dialaminya. Bersama tenaga ahlinya, Rena Anggraini, Erna mendaftar program umrah eksklusif melalui PT Riandha Global Wisata. “Kami memilih paket ini karena dijanjikan pelayanan lengkap dan keberangkatan yang jelas,” ungkap Erna saat memberikan keterangan.
Dalam laporannya, Erna menyebut mengalami kerugian sebesar Rp 167.500.000. Selain itu, ia juga telah mengeluarkan total Rp 228.000.000 untuk keberangkatan dua orang sesuai paket yang dipilih. Sementara Rena mengikuti paket berbeda dengan biaya Rp 50.612.500 per orang. Semua pembayaran telah dilakukan sesuai ketentuan, namun hingga jadwal keberangkatan pada November 2025, tidak ada kepastian dari pihak travel. “Kami menunggu, tapi tidak ada informasi nyata mengenai jadwal,” ujar Rena.
Upaya untuk meminta kejelasan sudah dilakukan sejak jauh hari. Namun jawaban yang diterima para pelapor tidak pernah memberikan kepastian. “Setiap kami bertanya, jawabannya hanya ‘sebentar lagi’ tanpa bukti atau dokumen pendukung,” kata Rena. Kondisi tersebut membuat mereka mulai merasa bahwa ada yang tidak sesuai dengan komitmen awal pihak penyelenggara.
Lebih jauh, para pelapor mengetahui bahwa mereka bukan satu-satunya yang menghadapi permasalahan serupa. Menurut Rena, ada belasan calon jamaah lain yang juga mengalami ketidakjelasan terkait keberangkatan mereka. “Ternyata bukan hanya kami. Banyak juga yang menunggu kepastian yang sama,” ujarnya. Situasi ini membuat dugaan adanya penyimpangan layanan travel semakin menguat.
Sementara itu, terlapor berinisial RS memberikan tanggapan bahwa persoalan ini hanya merupakan kesalahpahaman dan ia tengah berusaha menyelesaikannya secara baik-baik. Meski begitu, pelapor tetap berharap proses hukum dapat memberikan kejelasan, mengingat kerugian yang mereka alami cukup besar dan berdampak langsung pada rencana ibadah yang telah disusun. Aparat kini menindaklanjuti laporan untuk memastikan duduk perkara secara objektif.
