RP, KEPAHIANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kepahiang Provinsi Bengkulu, kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda
penyampaian LKPj Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2017. Rabu (02 Mei 2018)
Kepahiang Provinsi Bengkulu, kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda
penyampaian LKPj Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2017. Rabu (02 Mei 2018)
Bupati
Kepahiang, Hidayatullah, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah pendapatan
APBD Kepahiang Tahun 2017 (APBD setelah perubahan) sebesar Rp 613.129.213.589,57
(Enam Ratus Tiga Belas Millyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga
Belas Ribu Lima Ratus Delapan Sembilan Koma Lima Puluh Tujuh Sen).
Kepahiang, Hidayatullah, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah pendapatan
APBD Kepahiang Tahun 2017 (APBD setelah perubahan) sebesar Rp 613.129.213.589,57
(Enam Ratus Tiga Belas Millyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga
Belas Ribu Lima Ratus Delapan Sembilan Koma Lima Puluh Tujuh Sen).
Sedangkan
ditinjau dari porsi belanja yang terealisasi maka jumlah belanja pegawai
merupakan belanja terbesar yakni Rp 241 milliar lebih atau 37,2 persen. Diikuti
dengan belanja Barang dan Jasa sebesar 29,62 persen atau Rp 165 millar lebih
ari total belanja daerah. Lalu anggaran transfer sebesar Rp 128 milliar lebih dan
dialokasikan ke Desa sebesar Rp 126 milliar lebih.
ditinjau dari porsi belanja yang terealisasi maka jumlah belanja pegawai
merupakan belanja terbesar yakni Rp 241 milliar lebih atau 37,2 persen. Diikuti
dengan belanja Barang dan Jasa sebesar 29,62 persen atau Rp 165 millar lebih
ari total belanja daerah. Lalu anggaran transfer sebesar Rp 128 milliar lebih dan
dialokasikan ke Desa sebesar Rp 126 milliar lebih.
Terhadap
LKPj Bupati tersebut, beberapa anggota DPRD Kepahiang memberikan rekomendasi
yang dibacakan langsung fraksi PDI-P, Edewar Samsi. Rekomendasi itu menurut dia
antara lain, pertama gambaran geografis sudah mencantumkan batas-batas wilayah
namun beberapa wilayah masih dalam sengketa batas wilayah.
LKPj Bupati tersebut, beberapa anggota DPRD Kepahiang memberikan rekomendasi
yang dibacakan langsung fraksi PDI-P, Edewar Samsi. Rekomendasi itu menurut dia
antara lain, pertama gambaran geografis sudah mencantumkan batas-batas wilayah
namun beberapa wilayah masih dalam sengketa batas wilayah.
Kedua,
kondisi perekonomian Kabupaten Kepahiang hendaknya dapat disajikan secara ril
dalam LKPj Bupati Tahun 2017 bukan data yang disampaikan tahun 2015. Untuk itu
harap dimutakhirkan. DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan
pada dokumen LKPJ halaman 15. Sama halnya dengan rekomendasi kedua, DPRD
meminta bupati tidak memaparkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2012.“Untuk
dapat menggunakan data tahun 2017, agar data itu dapat dijadikan acuan untuk
tahun berikutnya,” imbuhnya.
kondisi perekonomian Kabupaten Kepahiang hendaknya dapat disajikan secara ril
dalam LKPj Bupati Tahun 2017 bukan data yang disampaikan tahun 2015. Untuk itu
harap dimutakhirkan. DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan
pada dokumen LKPJ halaman 15. Sama halnya dengan rekomendasi kedua, DPRD
meminta bupati tidak memaparkan data pertumbuhan ekonomi tahun 2012.“Untuk
dapat menggunakan data tahun 2017, agar data itu dapat dijadikan acuan untuk
tahun berikutnya,” imbuhnya.
Rekomendasi
selanjutnya, sambung Edwar, DPRD menyoroti realisasi program atau kegiatan di
Dinas Dikbud, Dinkes, Sekretariat Daerah, Diskominfo Santik dan Inspektorat
yang sudah dianggarkan berbagai kegiatan, namun tak terserap maksimal.“Agar
pada perencanaan bupati bisa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan realisasi
anggaran tahun ini,” sampainya.(BENI/ADv)
selanjutnya, sambung Edwar, DPRD menyoroti realisasi program atau kegiatan di
Dinas Dikbud, Dinkes, Sekretariat Daerah, Diskominfo Santik dan Inspektorat
yang sudah dianggarkan berbagai kegiatan, namun tak terserap maksimal.“Agar
pada perencanaan bupati bisa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan realisasi
anggaran tahun ini,” sampainya.(BENI/ADv)
