Politisi PDI Perjuangan ini menilai, kerusakan jalan provinsi maupun jalan nasional di wilayah Bengkulu selama ini didominasi oleh aktivitas angkutan batubara yang kerap melebihi kapasitas beban (over dimension over load).
“Kita harus objektif. Apa yang dilakukan Gubernur Sumsel itu adalah bentuk perlindungan terhadap aset jalan mereka. Bengkulu seharusnya meniru langkah tegas tersebut. Selama ini kita hanya menjadi penonton saat jalan-jalan kita hancur lebur akibat truk batubara, sementara biaya perbaikannya menggunakan APBD yang terbatas termasuk juga APBN pun terbatas,” tegas Edwar Samsi, Senin (26/1/2026).
Edwar menyoroti kondisi jalan di beberapa titik utama seperti rute lintas pegunungan dan jalur menuju Pelabuhan Pulau Baai yang kondisinya kian memprihatinkan. Menurutnya, kontribusi sektor batubara terhadap pemeliharaan jalan tidak sebanding dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tidak ragu menerapkan pembatasan serupa atau aturan yang lebih ketat bagi truk batubara yang melintas di jalan umum.
“Jangan sampai kita hanya dapat debu dan jalan rusak saja. Jika Sumsel bisa menutup akses demi menyelamatkan infrastruktur mereka, kenapa Bengkulu tidak? Kita perlu regulasi yang lebih berani. Kalau perlu, hentikan dulu operasional yang melewati jalan umum sampai ada jalur khusus atau perbaikan sistem logistik yang jelas,” lanjutnya.
Evaluasi Dampak PLTU
Terkait ancaman krisis energi di PLTU Teluk Sepang akibat pembatasan ini, Edwar menilai hal tersebut harus menjadi momentum bagi perusahaan pembangkit dan tambang untuk lebih serius memikirkan jalur alternatif atau jalur laut.
“Masalah listrik itu urusan pusat, tapi masalah jalan rusak itu urusan perut dan keselamatan warga Bengkulu. Kita mendukung investasi energi, tapi tidak dengan cara mengorbankan fasilitas publik yang dibangun dari pajak rakyat. Sudah saatnya ada langkah ekstrem agar para pengusaha tambang ini patuh pada aturan beban jalan,” pungkas Edwar.
Pernyataan keras dari legislator ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi angkutan batubara di awal tahun 2026 ini.
PLN Minta Dibuka Akses
Sementara itu, Pihak PT PLN (Persero) meminta agar operasional truk pengangkut batubara yang memasok kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang di Bengkulu dapat kembali diperbolehkan beroperasi. Permintaan ini disampaikan menyusul kondisi pasokan batu bara yang saat ini hanya mencukupi untuk sekitar tiga hari operasional pembangkit.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo, menyampaikan bahwa terhentinya distribusi batubara ke PLTU Bengkulu terjadi akibat adanya desakan dan pembatasan dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru yang didukung DPRD Sumsel terhadap aktivitas angkutan batu bara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya rantai pasok energi primer ke pembangkit listrik.
“Saat ini PLTU tidak mendapatkan pasokan batubara karena adanya desakan dari pemerintah provinsi. Stok yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk tiga hari ke depan,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, PLTU di Bengkulu merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan Sumatera, khusnya Sumatera bagian selatan.
Gangguan pasokan batu bara berpotensi menurunkan kapasitas pembangkit dan mengancam keandalan pasokan listrik di sejumlah wilayah.“Apabila distribusi batubara tidak segera kembali normal, maka potensi pemadaman listrik tidak hanya terjadi di Bengkulu, tetapi dapat meluas ke beberapa wilayah di Sumatera Selatan, bahkan hingga Jambi,” tegasnya.
Sebelumnya, distribusi batubara ke PLTU Bengkulu mengalami hambatan akibat pembatasan operasional 150 truk batu bara. Pembatasan tersebut berkaitan dengan aspirasi dan tekanan dari pemerintah daerah terkait dampak lalu lintas dan aktivitas angkutan batubara terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Namun di sisi lain, batubara merupakan sumber energi utama bagi PLTU yang menyuplai listrik ke jutaan pelanggan di wilayah Sumatera.
Terhentinya pasokan batubara secara mendadak menyebabkan stok di pembangkit menipis dan menempatkan sistem kelistrikan dalam kondisi siaga.“Saya meminta dengan hormat kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka jalan agar truk-truk batu bara segera memenuhi kebutuhan pasokan batu bara di PLTU Bengkulu” katanya.
PLN menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan listrik merupakan kepentingan strategis nasional, mengingat listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat serta penopang utama aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan industri. PLN menyatakan memahami perhatian pemerintah daerah terhadap aspek sosial dan lingkungan.
Namun, PLN berharap agar dapat ditemukan solusi bersama yang proporsional, sehingga kepentingan daerah tetap terakomodasi tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat luas.“Kami berharap ada ruang dialog dan solusi bersama. Jika suplai batu bara terhenti terlalu lama, pemadaman listrik menjadi tidak terhindarkan dan ini akan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Rizal
Penulis Damar
