REALITAPOST.COM, BENGKULU – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, memberikan catatan kritis terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2026. Hal ini menyusul adanya temuan hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai Pemda Provinsi Bengkulu telah mencapai angka 44 persen.
Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menekan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total belanja daerah.
“Temuan dari verifikasi Kemendagri ini harus menjadi alarm bagi pemerintah provinsi. Belanja pegawai kita sudah menyentuh 44 persen, ini sangat tidak ideal dan bisa mengganggu porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik lainnya,” ujar Edwar Samsi.
Dampak Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD)
Selain struktur belanja yang tidak proporsional, Edwar juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pengurangan signifikan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Berdasarkan data proyeksi, TKD Bengkulu mengalami penurunan hingga Rp347 miliar.
Pengurangan dana transfer ini secara langsung berdampak pada persentase belanja pegawai. Dengan total pendapatan daerah yang menyusut akibat pemotongan TKD, sementara beban gaji dan tunjangan pegawai bersifat tetap (fixed cost), maka secara otomatis persentase belanja pegawai terhadap total APBD menjadi semakin membengkak.
“Kondisi ini ibarat ‘sudah jatuh tertimpa tangga’. Di satu sisi dana transfer dari pusat dikurangi, di sisi lain beban belanja pegawai kita sangat tinggi. Jika tidak ada efisiensi besar-besaran, ruang gerak fiskal kita untuk membiayai program rakyat akan semakin sempit,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Edwar Samsi mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera merumuskan langkah strategis guna mengurangi belanja pegawai, termasuk mengevaluasi kembali pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Bengkulu.(red)
