REALITAPOST.COM, BENGKULU — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur, bursa kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mulai menghangat. Salah satu figur kuat yang masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PBNU adalah KH. Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin.
Di tengah dinamika tersebut, Gus Rozin menggelar silaturahim strategis bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Bengkulu, Minggu (2/8/2026) di Hotel Mercure Bengkulu.
Pertemuan yang dihadiri langsung oleh jajaran ketua dari seluruh cabang dan jajaran harian ini dimanfaatkan untuk menyatukan gagasan serta merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan organisasi ke depan.
“Saya malam ini bersilaturahim dengan PWNU Bengkulu. Alhamdulillah dihadiri juga dengan semua ketua dan pengurus harian PCNU se-Bengkulu beserta jajarannya ini luar biasa, semua ketuanya hadir sendiri, in person secara pribadi,” ujar Gus Rozin.
Menurutnya, momentum ini menjadi waktu dan kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan gagasan serta alasan mengapa dirinya membulatkan tekad untuk maju berikhtiar dalam bursa Ketua Umum PBNU mendatang. Ia menyampaikan setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi fokus perjuangannya.
“Yang pertama tentu keprihatinan atas polarisasi yang terjadi dan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama saat ini,” ungkap Gus Rozin.
Sebagai solusi, pihaknya menawarkan jalan berupa poros tengah—sebuah jalan yang merangkul pihak ketiga agar para pihak yang selama ini berbeda pendapat dapat kembali duduk bersama secara aktif.
Tiga Pilar Utama: Berdaulat, Bermartabat, dan Bermanfaat
Konsolidasi ini mengusung tagline utama “Berdaulat, Bermartabat, dan Bermanfaat”. Gus Rozin menjelaskan bahwa gagasan tersebut dijabarkan ke dalam tiga pilar fokus perjuangan organisasi:
Pertama, Berdaulat (Sodiqul Hukumah / Sahabatnya Negara). “Berdaulat itu artinya NU harus berdaulat bahkan terhadap dirinya sendiri,” tegas Gus Rozin.
Menurutnya, NU perlu membangun kembali kedaulatannya dengan mengembalikan fungsinya sebagai pilar civil society (masyarakat sipil). Sejak kelahirannya, NU konsisten memperkuat advokasi masyarakat sipil yang diperkuat oleh regulasi dan konstitusi.
Kendati demikian, Gus Rozin menyayangkan adanya kesan bahwa beberapa tahun belakangan peran kritis tersebut mulai meredup.
“Kita ingin kembali itu, apa yang dimaksud dengan civil society, yaitu menjadi kekuatan, menjadi sahabatnya negara (sodiqul hukumah),” tambahnya.
Sahabat negara yang dimaksud adalah pihak yang berani memberikan koreksi dan saran konstruktif manakala negara memiliki kebijakan yang kurang tepat, kurang pas, atau kurang berpihak kepada masyarakat. Di samping itu, penguatan kemandirian internal NU di tingkat struktural maupun kultural juga menjadi prioritas.
Kedua , Bermartabat (Ukhuwah Nahdliyah). Dalam pilar kedua, Gus Rozin menekankan pentingnya mengembalikan martabat NU melalui penguatan ukhuwah nahdliyah. “Kita pengin NU kembali bermartabat melalui ukhuwah nahdliyah, persaudaraan sesama orang NU,” tuturnya.
Ia mengibaratkan, jika sebelumnya dikenal adanya ukhuwah wathaniyah (kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah* (kemanusiaan), maka kini perlu ditambahkan ukhuwah Nahdliyyin agar persaudaraan antara warga NU semakin kompak dalam menghadapi tantangan, baik di level internal maupun nasional.
Lalu ketiga, Bermanfaat (Hingga Level Terkecil). Yang mana Pilar ketiga berkaitan erat dengan kemanfaatan yang nyata hingga ke lapis terbawah.
“Kita ingin NU ini bermanfaat sampai ke level terkecil. Perguruan tingginya bermanfaat, rumah sakitnya bermanfaat, pesantrennya betul-betul bermanfaat sampai ke level utama dengan strategi-strategi tertentu yang kita pikirkan,” jelasnya.
Menilai kondisi di daerah, Gus Rozin menyebut Bengkulu sebagai salah satu contoh wilayah di luar Jawa yang menunjukkan perkembangan cukup maju dan mandiri.
Meskipun jumlah PCNU di Bengkulu tergolong ramping—sekitar 10 cabang—namun koordinasinya berjalan sangat kompak dan terorganisasi dengan baik, yang dibuktikan dengan masifnya pertumbuhan pesantren dalam beberapa tahun terakhir.
Kendati demikian, ia mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar terkait arah kebijakan pusat. Ke depan, kebijakan di level PBNU dinilai harus lebih banyak mengalir ke daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.
“Kebijakan di level PBNU harus mengalir ke daerah, terutama di luar Jawa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan NU tidak boleh lagi terpusat hanya di Jakarta. Peluang-peluang strategis seperti pendirian perguruan tinggi, rumah sakit, hingga sentra-sentra ekonomi harus diratakan ke berbagai cabang di luar Jawa guna memperkuat pemerataan dan kemandirian organisasi secara nasional.(Damar)
