Bengkulu, Realitapost.com — Ditengah kondisi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu terus mengalami penggundulan dan perambahan setiap tahunnya. Namun, ironisnya tahun ini pihak NGO Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi) mendapatkan anggaran fantastis dari luar negeri tepatnya negara United Kingdom atau Inggris sebesar Rp 23,55 milliar untuk program Perhutanan Sosial di berbagai wilayah termasuk di Provinsi Bengkulu.
Bahkan tahun sebelumnya, KKI Warsi telah mendapatkan alokasi dari negara Norwegia sebesar Rp 11 milliar untuk program Kawasan hutan karbon adalah area hutan yang dikelola untuk menyerap dan menyimpan cadangan karbon (serapan CO₂) guna memitigasi perubahan iklim.
Saat disinggung soal program yang telah dilaksanakan KKI Warsi terhadap realita kondisi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu kian mengkhawatirkan.
Apri Dwi Sumarah, S.Hut., M.Sc., M.S.E sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa program yang baru di kick off hari ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan kawasan hutan.
“Jadi kita melakukan reforestasi kawasan hutan, karena sudah banyak contoh-contoh dulunya hutan yang sudah rusak, penurunan kualitas hutannya. Jadi kita pulihkan kembali, salah satunya dengan pola agroforestri atau penanaman kembali,” beber Apri, disela acara KKI Warsi pada tema Pengesahan Rencana Aksi Integrated Area Development Akselerasi Sadar Alam (IAD-ASA), dan Kick Off Meeting Program Blended Finance Model (BFM) Bengkulu Utara, disalah satu hotel bintang 4 Mercure Bengkulu, Kamis pagi (25/6/2026).
Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, mengaku sangat bangga karena daerahnya menjadi wilayah yang paling siap menjalankan program terpadu ini di tingkat provinsi. Dengan kucuran dana dari BPDLH bisa dimanfaatkan secara luas masyarakat di Bengkulu, sehingga selain bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjaga kawasan hutan tetap lestari.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret yang terukur di lapangan. Keberhasilan mekanisme ini dinilai tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kualitas kolaborasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Arie juga berpesan agar warga lokal tidak bersikap pasif, melainkan harus mengambil peran utama sebagai garda terdepan di kawasan mereka. “Masyarakat untuk aktif menjaga pelestarian hutan di masa-masa yang akan datang,” ujar Bupati..
Terpisah Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, menegas bahwa memang tahun sebelumnya KKI Warsi mendapat dana dari luar negeri yakni negara Norwegia sebesar Rp 11 milliar dan kini dari negara Inggris sebesar Rp 23,55 milliar sebagian untuk kegiatan di Rejang Lebong dan sebagian dari di Bengkulu Utara. Dia menyarankan agar alokasi anggaran yang dikelola sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, karena setiap lokasi berbeda dan jangan sampai tidak optimal.
“Jadi mulai dari hulu ke hilirnya bisa tepat sasaran. Ingat program tersebut tidak fokus pada produk kopi, Kakao, wisata dan macam-macam yang dikelola 14 kelompok terdiri dari 9 kelompok di Bengkulu Utara dan 5 kelompok di Rejang Lebong. Jadi ini uang masuk di Provinsi Bengkulu jadi harus betul-betul maksimal,” tegasnya.
dan yang memaparkan bahwa kekayaan sumber daya alam di wilayahnya selama ini belum dikelola secara optimal. Akibat kendala tersebut, komoditas unggulan daerah belum mampu memberikan dampak yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Menyikapi tantangan itu, Safnizar menjelaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh mengintegrasikan program perhutanan sosial ke dalam kebijakan pembangunan daerah. “Komitmen Gubernur Bengkulu itu sangat nyata dalam integrasi program perhutanan sosial,” tegas Safnizar di hadapan para peserta.
Intervensi nyata telah dibuktikan lewat pembentukan Pokja percepatan, penerbitan regulasi, hingga pembuatan kebun kopi percontohan di tingkat tapak seperti di Desa Mangkurajo. Safnizar menilai Bengkulu Utara sangat tepat dipilih karena memiliki modal sosial yang kuat serta kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang berbatasan langsung dengan pemukiman.(Damar)
