JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi gerakan desa damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Menurutnya, gerakan desa damai perlu ditularkan secara masif ke 74.957 desa yang tersebar di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Nusantara tentang gerakan perempuan desa membangun perdamaian melalui penguatan ekonomi dan ketahanan rakyat yang diselenggarakan oleh Wahid Foundation di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta pada Jumat (8/2).
“Mudah-mudahan dengan pembangunan ekonomi yang sedang sangat masif digerakkan, ditambah dengan kaidah desa damai yang bisa kita masifkan di 74.957 desa, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di desa-desa,” ujarnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, ia mengatakan, harus dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan yang mayoritas berada di desa. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi oleh pengurangan kemiskinan dan kesenjangan berpotensi besar menimbulkan gejolak sosial, sehingga mengancam asas perdamaian.
“Kita akan menjadi negara maju jika bisa menjaga perdamaian. Saya senang sekali dan menyambut baik kerja keras Wahid Foundation dalam menjaga perdamaian di desa-desa. Mudah-mudahan bisa diintegerasikan,” ujarnya.
Ia mengakui adanya keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh desa di Indonesia secara bersamaan. Sehingga perlu adanya peran Non Government Organization (NGO) seperti halnya Wahid Foundation yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai perdamaian, termasuk di desa.
“Kemampuan pemerintah sangat terbatas. Makanya penting kerjasama dengan NGO seperti Wahid Foundation dan UN Women,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengakui, gejala intoleransi yang mengganggu perdamaian telah menjalar hingga desa. Hal tersebut merupakan efek dari merebaknya media sosial dan semakin canggihnya sarana komunikasi. Melalui media sosial dan sarana komunikasi canggih inilah, beragam fitnah, informasi palsu, simbol-simbol agama, hingga kasus radikalisme berbasis kekerasan masuk ke desa.
“Tetapi, meningkatnya tantangan ini tidak membuat kita alergi terhadap agama dan keberagaman, karena memang begitu banyak keberagaman di Indonesia. Justru semakin banyak retorika yang memperkuat perbedaan keberagaman termasuk perbedaan keyakinan,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut Yenny, desa merupakan jawaban dalam menangkal isu intoleransi. Ia menemukan, bahwa kearifan lokal perdesaan adalah kekuatan besar yang dapat menangkal intoleransi di seluruh tanah air.
“Untuk mengatasi masalah ini (intoleransi) kita perlu cara yang lebih kreatif, masif, komprehensif, dan kolaboratif. Makanya kita luncurkan program desa yang mengkolaborasikan antara masyarakat sipil khususnya perempuan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga sektor swasta,” ujarnya.(rls)
