REALITAPOST.COM, BENGKULU – Lantaran kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis bio solar di SPBU, membuat puluhan sopir angkutan logistik melakukan aksi mogok beroperasi di dalam Pelabuhan Pulau Baai, Rabu siang (28/9/2022).
Sekretaris Asosiasi ALFI/ILFA Bengkulu, Edi Hariyanto, dalam aksinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Gubernur untuk dapat memberikan solusi atas pelarangan angkutan logistik membeli BBM subsidi di SPBU.
Sebab, jika hal ini terus dibiarkan maka nasib puluhan sopir angkutan logistik ini bisa mati karena menurunnya pendapatan sebagai akibat besarnya biaya operasional dengan biaya jasa angkut. Sedangkan ongkos angkutan tidak naik ditengah kenaikan BBM subsidi dan pelarangan pembelian.
“Jadi kami harap pak Gubernur dapat mempertimbangkan nasib para sopir angkutan agar bisa membeli BBM subsidi sebab kalau membeli BBM nonsubsidi sangat tidak terjangkau lagi biaya pemasukan. Padahal beberapa waktu lalu kami boleh membeli di SPBU. Namun beberapa waktu lalu, entah alasan apa sopir kami dilarang aparat membeli BBM subsidi di SPBU. Padahal di daerah lain justru diperbolehkan. Makanya saya minta teman-teman wartawan mencari tahu hal tersebut,” ujar Edi.
Dengan kondisi ini, program Provinsi Bengkulu dalam menghidupkan perekonomian di Pelabuhan Pulau Baai khususnya bongkar muat Tol Laut sesuai program Pemerintah Pusat tidak bisa lagi beroperasi sejak pelarangan pembelian BBM subsidi.
Sementara itu, Salah satu sopir, Sugeng, disela-sela kegiatan aksi mogok beroperasi, kepada wartawan mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memperoleh kendaraan muatan logistik bahan baku dapat mengisi BBM bio solar bersubsidi.
Karena, dampak kebijakan pelarangan tersebut biaya operasional para sopir tidak lagi sesuai bila bahan bakar yang diisi menggunakan BBM nonsubsidi.
“Sedangkan ongkos angkutan barang sampai saat ini belum ada kenaikan. Sedangkan kami dipaksa beli BBM nonsubsidi atau beli BBM subsidi eceran dan itu harganya pun tidak masuk dalam hitungan kami,” keluhnya.
Ia juga memohon Pemerintah dapat segera memperhatikan nasib para sopir yang sebagai rakyat kecil karena akibatnya pendapatan makin sulit.
Sementara itu, Roli Anggara, Kepala Operasional JPT Pelabuhan disalah satu PT Cipta Manunggal Logistik dibawah naungan Asosiasi ALFI/ILFA, menjelaskan pihaknya sudah berupaya menjelaskan kepada konsumen akan perubahan harga akibat angkutan logistik menggunakan BBM nonsubsidi, tapi mereka menolak dan tidak tahu menahu soal tersebut.
“Sebab biaya operasional kami dengan menggunakan BBM nonsubsidi sangat bengkak mencapai Rp 15 ribu. Sedangkan kalau menggunakan BBM bersubsidi biaya angkut hanya Rp 6-7 ribu, artinya sangat jauh selisih kenaikan sedangkan konsumen tidak mau bila ongkos angkutan dinaikan,” tegasnya.(red)
