Seluma, 4 Desember 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Mega Sulastri, S.Sos., kembali menggelar kegiatan reses masa sidang di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Seluma. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring secara langsung aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput, yang selanjutnya akan diperjuangkan di tingkat provinsi.
Reses yang dilaksanakan di beberapa titik lokasi di Kabupaten Seluma ini disambut antusias oleh warga. Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan beragam usulan prioritas untuk pembangunan daerah mereka. Beberapa aspirasi utama yang berhasil diserap oleh politisi dari Fraksi Partai Golkar ini antara lain:
Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Usaha Tani: Masyarakat menekankan pentingnya akses infrastruktur pertanian yang memadai untuk memperlancar distribusi hasil panen dan meningkatkan ekonomi lokal.
Peningkatan Pemasaran UMKM: Warga mengusulkan adanya program atau fasilitasi dari pemerintah provinsi untuk membantu peningkatan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar daya saingnya meningkat.
Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB): Adanya kebutuhan fasilitas pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu prioritas yang disampaikan.
Pembangunan Listrik Tenaga Surya: Usulan terkait energi terbarukan ini muncul sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama.
Mega Sulastri, yang telah menjabat sebagai wakil rakyat Seluma selama beberapa periode, menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan usulan-usulan tersebut melalui mekanisme dan anggaran di DPRD Provinsi Bengkulu. “Aspirasi yang disampaikan ini akan kami catat dan bahas dalam rapat-rapat komisi serta paripurna, agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi dan segera terealisasi,” ujarnya.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi anggota dewan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, memastikan suara warga didengar dan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah
