Bengkulu – menanggapi Pernyataan yang disampaikan Ketua Presedium Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Provinsi Bengkulu Sauri Ogan menyebut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu dengan sadar telah mematikan demokrasi/ dikelola seperti milik keluarga dan/atau milik kelompok tertentu, terkecuali persoalan dukungan di Munas Partai Golkar, belum ada alasan logis serta konstitusional yang bisa memecat beberapa pengurus serta ketua DPD tingkat II tersebut di salah satu media online bengkulu beberapa waktu yang lalu.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah membantah bahwa hal yang diungkapkan tersebut tidak benar. Seperti yang disampaikan via rekaman audio whatsapp ke Redaksi Swara Bengkulu “Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran dari DPP yang meminta untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh Pasca Pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg, dan itu sudah kita plenokan dengan membentuk Tim Evaluasi yang diketuai Imron (Imron Rosyadi, Red) dan beberapa unsur, nah hasil itulah yang kita terapkan pada beberapa DPD 2 yang kita anggap berdasarkan evaluasi Tim bukan evaluasi Ketua DPD, berdasarkan evaluasi Tim bahwa memang tidak menunjukan kinerja yang memperkuat partai golkar.” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, “Hasil rekomendasi Tim disampaikan ke kita dan selanjutnya kita laporkan ke DPP, jadi tidak istilah tendensius apalagi karena soal dukung mendukung, bukan persoalan itu, sekarang kita betul-betul bagaimana kita melihat kinerja pengurus itu apalagi untuk persiapan partai golkar untuk menjadi pemenang baik itu dalam Pilkada serentak, persiapan Pemilu 2024, itu yang di arahkan oleh DPP jadi bukan persoalan dukung mendukung apalagi tendensius karena persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”, Pungkas Rohidin Mersyah selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu.
