REALITAPOST.COM, BENGKULU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembirin, bersama jajaran anggotanya menggelar inspeksi mendadak (sidak) kedua di Dapur SPPG milik Yayasan Putri Bungsu Asia.
Fasilitas yang berlokasi di Kilometer 9 Kota Bengkulu—tepatnya di samping Gedung BPK RI—tersebut disidak guna memantau kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, sidak kali ini justru mengungkap sederet pelanggaran fatal dan ironis di dalam operasional dapur tersebut.
Dalam pengecekan langsung di lapangan, tim Komisi IV menemukan sejumlah bahan makanan kedaluwarsa yang masih tersimpan. Selain masalah higienitas bahan baku, aspek keselamatan kerja juga menjadi sorotan tajam.
Komisi IV juga menemukan instalasi gas serta fasilitas listrik yang belum layak dan belum mengantongi sertifikat keamanan resmi. Ditambah lagi, sistem pembuangan limbah di area dapur tersebut belum tersentralisasi dengan baik, sehingga berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Atas rentetan temuan teknis ini, DPRD mendesak pihak yayasan untuk segera melakukan perbaikan total.
Ironi Jaminan Kesehatan dan Dugaan Monopoli
Temuan yang tidak kalah mengejutkan berkaitan dengan kesejahteraan para pekerja lapangan. Komisi IV mencatat ada 47 relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan yayasan tersebut yang hingga kini belum difasilitasi layanan BPJS Kesehatan.
Pihak legislatif menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian yang ironis, mengingat program jaminan kesehatan merupakan hak dasar para pekerja yang bertugas di lapangan.Tak hanya itu, sidak ini juga mengendus adanya dugaan praktik monopoli bahan baku.
Pihak yayasan ditengarai mematok penyediaan bahan baku harus melalui koperasi milik mereka sendiri. Akibat kebijakan sepihak tersebut, keterlibatan pelaku UMKM dan pedagang lokal dalam rantai pasok program strategis ini menjadi sangat minim.
Rangkap Jabatan Pengurus YayasanSorotan lain dari Komisi IV tertuju pada struktur manajemen internal di lapangan. Ditemukan adanya asisten lapangan yang merangkap jabatan sebagai pengurus inti di yayasan tersebut.
Rangkap fungsi ini dinilai rawan memicu konflik kepentingan dan menurunkan objektivitas pengawasan kerja. DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa tata kelola personalia ini harus segera dievaluasi demi transparansi program ke depan.
Usin Abdisyah Sembirin menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya program ini secara ketat agar penyimpangan serupa tidak terulang dan meminta pihak Yayasan Putri Bungsu Asia segera menindaklanjuti seluruh catatan merah hasil sidak tersebut.
