BENGKULU, REALITAPOST.COM — Hingga kini kaba terbaru penambahan kekurangan biaya sewa pesawat bagi Calon Jemaah Haji asal Bengkulu hingga tiba di embarkasi Padang Sumatera Barat masih menunggu petunjuk dari Mendagri.
Salah satu aktivitas keberangkatan Calon Jemaah Haji asal Indonesia menggunakan pesawat.(Foto:Istimewa/Realitapost.com)
Hal itu diutarakan Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, kepada wartawan ini, Rabu pagi (3/5/2023) via WA.
Dijelaskan dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan Rp 10 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk fasilitas calon jamaah haji hingga tiba di embarkasi Padang, Sumatera Barat.”Pemprov Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk menyewa pesawat, bus, fasilitas calon jamaah haji lainnya hingga tiba di embarkasi,” kata dia.
Sebelumnya, kata Sekdaprov Hamka Sabri, menyebut kalau Gubernur Bengkulu telah resmi menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan penggunaan dana belanja tak terduga (BTT) yang digunakan menambah biaya keberangkatan haji 2023.
“Keputusan ini berdasarkan hasil rapat, dengan mempertimbangkan semua aspek dan kita akan ‘ konsultasi dangan Kemendagri, Gubernur menyurati Kemendagri untuk minta petunjuk dari Kemendagri” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri di Kota Bengkulu belum lama ini.
la menyebutkan bahwa harga sewa pesawat untuk keberangkatan jamaah calon haji Provinsi Bengkulu 2023 yang mengalami kenaikan dan hampir seluruh maskapai kompak menaikkan sewa pesawat mulai dari Rp 12 miliar hingga Rp 16 miliar,
Kenaikan harga sewa pesawat tersebut di luar perencanaan atau tidak terduga, sebab Pemprov Bengkulu telah menyediakan anggaran sewa pesawat di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu 2023 sebesar Rp 6 miliar,
“Ini bukan salah perencanaan, tetapi ada hal yang tidak terduga. Karena semua ongkos naik sehingga membengkak. Kemudian tambahan NPHD dari 11 orang naik menjadi 15 orang dan biaya per orang dari Rp 70 hingga 80 juta. itulah yang membuat kekurangan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Kemendagri terkait anggaran apa saja yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan sewa pesawat haji selain BTT.
Terkait dengan anggaran BTT boleh atau tidak digunakan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan kembali kepada Pemprov Bengkulu.(Dian Marfani)
