Bengkulu, Realitapost.com, — Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyoroti banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai siswa yang dilarang mengikuti ujian akibat tunggakan SPP atau iuran komite sekolah.
Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menghambat hak siswa dalam menempuh ujian, baik akademik maupun praktik, hanya karena kendala administrasi keuangan.“Kami menerima banyak pengaduan dari orangtua dan siswa yang mengeluhkan kebijakan beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswa mengikuti ujian hanya karena ada tunggakan pembayaran SPP atau iuran komite,” ujar Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh terhalang oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh kepala sekolah, guru, serta pengurus komite untuk memastikan bahwa siswa tetap dapat mengikuti ujian tanpa tekanan atau intimidasi.
“Jangan sampai masa depan mereka terhambat hanya karena masalah administrasi. Sekolah harus lebih bijak dalam menyikapi kondisi ekonomi orangtua yang beragam,” tambahnya.
Selain itu, Usin meminta pemerintah daerah, khususnya Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, untuk segera mengeluarkan surat edaran yang menegaskan larangan bagi sekolah untuk menghalangi siswa mengikuti ujian akibat keterlambatan pembayaran SPP.“Kami berharap surat edaran ini segera dikeluarkan agar tidak ada lagi siswa yang dihambat dalam mengikuti ujian kenaikan kelas atau kelulusan mereka,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak keluarga menghadapi kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis siswa agar tidak semakin membebani mereka.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses pendidikan di Bengkulu dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa dalam meraih masa depan yang lebih baik.(Tim)
