Bengkulu, Realitapost.com — Sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan pihak Badan Periksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, bahwa seluruh pakaian dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu harus diserahkan ke Sekretariat Dewan.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, jadwal terakhir pengembalian 5 stel pengadaan pakaian dinas tahun 2024 untuk 35 orang Anggota Dewan ini akan diaudit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (7/3/2025).
Sebelumnya diberitakan bahwa pihak Sekratariat Dewan Kota Bengkulu telah mengirimkan pesan singkat kepada seluruh Anggota Dewan agar mengembalikan semua pakaian dinas termasuk pakaian adat kepada piha Sekretariat.
Saat dikonfirmasi melalui via WA, salah satu Anggota DPRD Kota Irman Sawiran dari fraksi PKS membenarkan adanya informasi pengumpulan semua pakaian dinas dewan yang telah dibagikan tersebut.
“Saya tidak mengertilah. Ya kalau diminta kumpulkan! ya kita kumpulkan. Tapi aneh saja, seumur-umur saya menjadi dewan belum pernah kejadian seperti ini. Seharunya kalau dia mau ini, cukup sampel saja kan..! Kenapa mau seluruh baju anggota dewan dikumpulkan, tentu ini sudah keterlaluan sih. Namun bagi dewan tidak menjadi persoalan karena pengadaan bukan personal dewan,” terangnya, Rabu sore (5/3).
Dia menambahkan, jika nanti bermasalah pada saat pemeriksaan speksifikasi pengadaan tentu bukan dewan yang proses.”Tapi bagi saya aneh saja. Karena saya sudah 2 periode menjadi dewan belum pernah ada kejadian yang seperti ini, harus semua diminta. Apalagi kan pengadaan ini sudah ada pendampingan dari Kejari oleh Sekwan yang sudah presentasikan oleh Sekwan terkait pengadaan pakaian dinas. Yang jelas kami sebagai dewan hanya menerima, kalau soal administrasi silakan BPK. Mestinya sampelnya saja,” bebernya.
Hal senada juga diakui Wakil Ketua I DPRD Kota, Rahmat Widodo, yang menerangkan bahwa dia telah dihubungi pihak sekretariat melalui grup informasi dewan agar semua Dewan diminta untuk mengumpulkan seluruh pakaian dinas termasuk pakain adat.
“Kalau informasinya diminta besok dikumpulkan. jadi saya mungkin sore ini menyerahkannya. Yang jelas kalau info dari Sekwan ada pendampingan dari kejaksaan. Bahkan pengadaan pakaian dinas tahun lalu pun ada pendampingan dari Kejari juga,” ungkap Rahmat, Kamis pagi (6/3).
Disinggung soal tanggapan atas pengumpulan pakaian dinas tersebut, politisi PKS ini mengaku sebagai objek dalam hal tersebut tentu siap menindaklanjuti permintaan tersebut. Apalagi penganggaran tidak dizamannya sehingga kalau pun diminta diperiksa silakan saja.”Kalau memang ada kesalahan silakan diperiksa atau diproses. Lagian BPK ini juga saat memeriksa belum tentu juga ada kesalahan dan lagian ini bagian dari proses tugas rutin yang mereka lakukan. Yang jelas bila diperiksa bisa juga ada temuan,” tegasnya.
Kedepan dia berharap teta kelola pengadaan sarana dan prasana di lingkungan Sekretariat Dewan jangan sampai ada permasalahan, dan harus mempedomani ketentuan yang ada.” Ya itu harapan kita kedepannya,’ singkatnya.
Sementara itu, Sekretariat Dewan, Syaiful Apandi, saat dikonfirmasi via nomor WA mengaku belum tahu informasi tersebut dan mengaku akan menanyakan kepada PPTK dahulu.”Sebab kemaren itu saya sibuk jadi akan saya tanyakan dulu. Memang saat ini seluruh pemeriksaan di OPD jadi wajar. Jadi bagusla kalau memang ada. Yang jelas belum ada yang melapor kepada saya soal itu,” singkat Saiful, Kamis pagi (6/3).
