BENGKULU, REALITAPOST.COM — Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) berencana menggelar aksi damai di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu pada Kamis, 23 Juli 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi para nelayan yang mengaku mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung aktivitas melaut.
Koordinator ANTB, Rahmansyah, mengatakan aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini diperkirakan diikuti ratusan nelayan yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma.
Menurut Rahmansyah, salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan kepada DKP Provinsi Bengkulu adalah kejelasan mengenai alokasi atau kuota BBM bagi nelayan, termasuk mekanisme penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan, banyak nelayan saat ini mengalami kendala karena barcode yang selama ini digunakan sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi dalam kondisi terblokir. Akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh BBM untuk memenuhi kebutuhan operasional saat melaut.
“Para nelayan berharap ada kepastian terkait distribusi BBM dan solusi atas barcode yang terblokir agar mereka dapat kembali melaut,” ujar Rahmansyah.
Menurutnya, persoalan tersebut telah berdampak langsung terhadap mata pencaharian nelayan. Bahkan, sebagian nelayan mengaku tidak dapat melaut selama kurang lebih satu bulan terakhir akibat sulit mendapatkan pasokan BBM.
Kondisi ini, lanjut Rahmansyah, tidak hanya mengurangi hasil tangkapan ikan, tetapi juga memengaruhi pendapatan keluarga nelayan yang bergantung sepenuhnya pada aktivitas penangkapan ikan di laut.
Selain itu, para nelayan juga mengaku khawatir membeli BBM melalui mekanisme di luar ketentuan yang berlaku, seperti di SPBU umum tanpa prosedur resmi, karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Melalui aksi damai tersebut, ANTB berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan distribusi BBM bagi nelayan serta segera menghadirkan solusi atas persoalan barcode yang terblokir.
Dengan adanya kepastian tersebut, para nelayan berharap distribusi BBM dapat kembali normal sehingga mereka dapat melaut tanpa hambatan dan roda perekonomian masyarakat pesisir kembali berjalan sebagaimana mestinya.
