REALITAPOST.COM, BENGKULU – Belum genap 2×24 jam setelah pemerintah menerapkan kebijakan baru ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara melalui satu pintu BUMN, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu langsung terjun bebas.
Di tingkat RAM, harga TBS kini hanya berada di kisaran Rp1.500 per kilogram. Padahal dua hari sebelumnya harga masih bertahan di level Rp2.600 hingga Rp2.700 per kilogram, bahkan mencapai Rp3.400 per kilogram di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Anjloknya harga tersebut memicu keresahan petani sawit.
Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu, Edy Mashury, menilai kejatuhan harga tidak bisa dianggap persoalan biasa karena dampaknya langsung menghantam ekonomi petani di daerah.
Menurut Edy, akar persoalan berada pada kebijakan di tingkat pusat, khususnya terkait tata kelola ekspor CPO yang dinilai memicu kepanikan pasar dan berdampak pada rantai perdagangan sawit hingga ke tingkat petani.
“Kalau di hulunya sudah keruh, tidak mungkin di hilirnya jernih. Turunnya harga ini bukan sekadar persoalan daerah, tetapi berkaitan dengan kebijakan nasional,” ujar Edy.
Ia menegaskan, organisasi petani maupun pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang terbatas menghadapi situasi tersebut.
Karena itu, ia mendorong konsolidasi petani sawit secara nasional untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ekspor yang dinilai merugikan petani.
Edy juga mempertanyakan alasan pemerintah memperketat pengaturan ekspor CPO dan batu bara, sementara sejumlah komoditas tambang lain dinilai tidak mendapat perlakuan serupa.
“Kalau mau diperketat, kenapa tidak dimulai dari batu bara. Pertambangan tidak melibatkan banyak orang seperti sawit yang membutuhkan waktu panjang untuk menanam hingga panen. Sawit ini menyangkut jutaan petani dan tenaga kerja,” katanya.
Ia bahkan menilai kebijakan tersebut terkesan tidak adil karena hanya menyasar dua komoditas utama.“Kenapa hanya CPO dan batu bara? Nikel bagaimana, emas bagaimana, mineral jarang juga tidak terdengar pengaturannya. Padahal itu juga komoditas strategis yang dibutuhkan negara-negara besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Edy turut menyoroti sikap organisasi petani sawit nasional yang dinilainya belum menunjukkan respons tegas terhadap anjloknya harga TBS.
Ia menyebut organisasi besar seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) seharusnya lebih aktif memperjuangkan kepentingan petani, terutama di tengah kondisi harga yang terus merosot.
“Petani sekarang sangat terpukul. Tapi sampai hari ini organisasi besar yang selama ini dikenal dekat dengan program pemerintah justru belum bersuara keras,” pungkasnya.(red)
