REALITAPOST.COM, BENGKULU — Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dalam menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate memicu reaksi berantai di sektor perbankan dan industri properti daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tengah bergejolak.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki dua sisi dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, kenaikan BI Rate akan diikuti oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga simpanan seperti deposito dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
“Kenaikan bunga simpanan ini tentu menarik bagi nasabah, sehingga bank bisa mendapatkan tambahan modal dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit,” ujar Wahyu.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memaksa perbankan menaikkan bunga kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Tekanan moneter dan pelemahan Rupiah terhadap dolar ini diakui mulai menggoyang iklim bisnis properti di Bengkulu, khususnya segmen perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Bengkulu, Asman, S.Ap, mengungkapkan bahwa melemahnya nilai tukar Rupiah memicu lonjakan harga bahan baku yang sangat tinggi.
“Kenaikan harga material bangunan saat ini sangat signifikan, mencapai 30 hingga 40 persen. Kondisi ini otomatis mengerek biaya produksi rumah subsidi secara drastis,” ungkap Asman.
Di tengah melambungnya biaya produksi, para pengembang perumahan di Bengkulu kini dihadapkan pada situasi dilematis. Pasalnya, harga jual rumah subsidi hingga saat ini belum memiliki aturan penyesuaian baru dari pemerintah. Akibatnya, margin keuntungan per unit rumah yang didapatkan pengembang berkurang drastis.
Menyikapi hal tersebut, Asman menyebut banyak developer lokal yang memilih untuk mengambil langkah aman guna menghindari kerugian besar.“Banyak pengembang khususnya di Bengkulu yang saat ini memilih menahan diri. Kami harus lebih cermat dan hati-hati dalam menghitung detail biaya setiap unit rumah subsidi yang dibangun,” pungkasnya.
Kombinasi antara kenaikan bunga KPR perbankan dan lonjakan harga material bangunan diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi pemenuhan target hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bengkulu dalam beberapa waktu ke depan.
